INSIDE POLITIK- Kabar positif datang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan. Di tengah tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, Pemkab Lampung Selatan kembali membuktikan konsistensinya.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan yang digelar pada Rabu (24/6/2026), pemerintah daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Bukan cuma soal laporan keuangan, ada capaian yang cukup membanggakan. Lampung Selatan kembali sukses meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-10 kali secara berturut-turut.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD tersebut dipimpin Ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua I Merik Havit dan Wakil Ketua II Benny Raharjo. Sebanyak 38 anggota dewan hadir dalam agenda penting tersebut.
Mewakili Bupati Lampung Selatan, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar memaparkan laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat melalui DPRD.
Dari data yang disampaikan, pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp2,43 triliun berhasil terealisasi Rp2,36 triliun atau mencapai 97,09 persen.
Sementara itu, belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp2,56 triliun terealisasi Rp2,30 triliun atau 89,82 persen.
Tak hanya itu, penerimaan pembiayaan netto juga mencapai target maksimal dengan realisasi Rp131,48 miliar atau 100 persen dari yang dianggarkan.
Hasilnya, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp190,58 miliar.
Menurut Syaiful Anwar, capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai perencanaan dan prinsip akuntabilitas.
Yang paling mencuri perhatian tentu keberhasilan Lampung Selatan mempertahankan predikat WTP selama satu dekade penuh tanpa putus.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali meraih Opini WTP untuk yang ke-10 kali secara berturut-turut. Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar Syaiful Anwar.
Bagi masyarakat, capaian ini bukan sekadar penghargaan administratif. WTP menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.
Dengan torehan 10 kali WTP berturut-turut, Pemkab Lampung Selatan menunjukkan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.***
