INSIDE POLITIK- Polemik kepemilikan tanah yang menimpa warga Desa Sripendowo memanas setelah Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria Pemkab Lampung Timur serta BPN selesai pada Selasa, 23 Juni 2026.
Direktur YLBHI LBH Bandar Lampung, Prabowo Pamungkas, SH melontarkan pernyataan keras terhadap BPN maupun Pemkab Lampung Timur setelah mengetahui hasil rakor tersebut.
“Tak ada tuan rumah yang berunding dengan maling. Meminta warga penggarap yang telah puluhan tahun menghidupi lahan tersebut untuk menyerahkan sebagian tanah kepada pihak-pihak yang diduga memperoleh sertifikat secara tidak sah, lalu menyebutnya sebagai penyelesaian, merupakan penghinaan terhadap rasa keadilan,” tegas Prabowo.
Pernyataan keras itu Prabowo ungkap lantaran tak sependapat dengan hasil rakor oleh Pemkab Lamtim dan BPN yang menawarkan 177 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terindikasi bermasalah kepada masyarakat penggarap bersama dengan pihak yang diduga terlibat praktik mafia tanah.
Prabowo menilai langkah itu jauh dari keadilan karena warga Desa Sripendowo sebagai masyarakat penggarap telah berjuang untuk meraih hak atas tanah tempat mereka menggantung nasib.
Warga telah menyampaikan pengaduan kepada BPN Lampung Timur, menurutnya— juga telah ke kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Lampung hingga Pemerintah Kabupaten Lampung Timur demi mendapatkan hak tanahnya.
Berbagai aksi di kantor bupati pun telah warga gelar untuk menyuarakan aspirasi pada peringatan HUT Desa Sripendowo hingga menjadi tuan rumah Temu Rakyat Sumatera yang menghadirkan ratusan warga dari berbagai daerah.
Namun BPN dan Pemkab Lampung Timur, ia nilai justru masih bersikap netral tanpa memihak warga Desa Sripendowo yang menurut Prabowo merupakan korban dalam polemik kepemilikan lahan yang diduga sertifikatnya bermasalah atas praktik mafia tanah.
LBH Bandar Lampung pun menekankan Kepada BPN Lamtim, batas waktu lima tahun sejak terbitnya SHM tidak serta merta menjadi dalih menghindari evaluasi terhadap sertifikat yang diduga mengandung cacat administrasi.
“Apabila ditemukan adanya manipulasi data, pemalsuan dokumen, maupun dilindungi izin, BPN memiliki kewenangan untuk membatalkan sertifikat tersebut.”
LBH juga menilai solusi berupa pelepasan hak secara sukarela oleh pemegang SHM tidak menyentuh akar permasalahan.
Bahkan skema tersebut mereka nilai semakin menunjukkan sikap lepas tangan BPN, sebab tak ada jaminan para pemegang sertifikat bersedia menyerahkan haknya setelah sertifikat tersebut dinyatakan diperoleh secara sah.
LBH Bandar Lampung mendesak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menghentikan segala bentuk kesepakatan penyelesaian yang mereka nilai tidak berkeadilan bagi masyarakat diduga terdampak mafia tanah.
LBH juga meminta BPN Lampung Timur segera membatalkan 177 SHM yang diduga bermasalah apabila terbukti mengandung cacat administrasi, serta memfasilitasi pendaftaran hak atas tanah kepada pihak yang berhak.
Selain itu, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat dalam praktik mafia tanah, termasuk oknum pejabat yang berindikasi menyalahgunakan kewenangan.
“Hukum harus berpihak kepada keadilan, bukan menjadi alat untuk melegitimasi perampasan hak rakyat,” demikian pernyataan LBH Bandarlampung melalui Direktur YLBHI LBH Bandarlampung, Prabowo Pamungkas, SH, melansir pembaharuan.id pada 23 Juni 2026.***
