INSIDE POLITIK— Ketua Umum Gema Puan, Ridwuan, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), khususnya pembentukan Satgas Penanggulangan PHK yang dinilainya tidak mampu menyelesaikan persoalan mendasar kelas pekerja.
Menurut Ridwuan, hingga kini belum ada program konkret yang benar-benar menyentuh akar kesejahteraan buruh. Ia menilai pembentukan Satgas PHK hanya langkah teknis yang tidak cukup kuat menjawab lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri.
“Ada beberapa program memang mulai dibuka, tapi ya belum berjalan semestinya. Itu yang saya amati,” kata Ridwuan pada Rabu (23/7/2025).
Lebih lanjut, ia menyoroti minimnya peran aktif Menteri Ketenagakerjaan dalam membangun terobosan riil yang dapat membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja secara signifikan.
“Soal PHK massal misalnya, menteri harusnya yang paling bertanggung jawab. Jangan cuma bentuk Satgas, tapi sediakan lapangan kerja, bangun pabrik, tarik investor,” tegasnya.
Namun, Ridwuan juga mengakui bahwa terdapat hambatan struktural seperti iklim investasi yang belum stabil, birokrasi rumit, hingga ketidakpastian ekonomi nasional dan global yang turut menyulitkan.
“Banyak kendala yang sampai hari ini sangat memengaruhi. Inilah yang membuat para pekerja sulit terserap, dan angka PHK sulit ditekan,” ungkapnya.
Ridwuan berharap pemerintah tidak berhenti pada program simbolik semata. Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satgas PHK perlu segera dilakukan agar langkah-langkah yang diambil benar-benar solutif dan berpihak pada kelas pekerja.***
