INSIDE POLITIK– Penetapan jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pringsewu Jaya Sejahtera (PJS) menjadi angin segar bagi upaya penguatan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Pringsewu berharap kehadiran para punggawa baru ini mampu membawa BUMD ke arah yang lebih profesional, produktif, dan menguntungkan bagi masyarakat.
Berikut profil singkat para direksi dan komisaris yang ditetapkan Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas.
Dwi Pribadi – Direktur Utama
Dwi Pribadi dikenal sebagai sosok yang aktif di bidang wirausaha dan koperasi. Ia menjabat sebagai Direktur CV Prameswari Cipta Media, Direktur CV Mitra Bangun Bangsa, serta Wakil Direktur CV Jasmine Grafika Utama. Selain itu, ia juga Ketua Koperasi Ternak Ngadan Jejama, yang menunjukkan kepeduliannya terhadap pengembangan usaha rakyat di sektor peternakan.
Nuri Prayudi – Direktur
Nuri Prayudi memiliki pengalaman panjang di dunia korporasi, khususnya di sektor distribusi dan penjualan. Ia pernah menjabat sebagai Area Koordinator PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Group), Regional Sales Manager PT Inbisco Niagatama Semesta (Mayora Group), dan Region Head PT Sinar Niaga Sejahtera (Garuda Food). Selain itu, ia juga pernah menjadi Manager Marketing Lanakila Lake dan Kepala Divisi Produksi dan Pemasaran PT Persada Jaya Sejahtera (PJS).
Warsito – Komisaris
Sosok Warsito dikenal sebagai tokoh pendidikan dan demokrasi di Lampung. Ia pernah menjadi anggota Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, serta aktif mengajar sebagai guru di Yasmida Ambarawa dan tutor Universitas Terbuka (UT). Di dunia penyelenggaraan pemilu, Warsito punya jejak panjang sebagai Ketua PPK Ambarawa, Ketua KPU Kabupaten Pringsewu, hingga menjadi anggota KPU Provinsi Lampung.
Hendrid – Komisaris Utama
Hendrid merupakan pejabat senior di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Ia menjabat sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta pernah memimpin Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu. Dengan latar belakang birokrasi dan pengelolaan sektor pangan, ia diharapkan mampu mendorong BUMD lebih terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Penunjukan jajaran direksi dan komisaris ini diharapkan bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi langkah konkret dalam membangun kemandirian ekonomi daerah melalui pengelolaan BUMD yang sehat dan berorientasi pada pelayanan publik serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).***
