INSIDE POLITIK — Jagat media sosial dihebohkan dengan kemunculan dua kapal pengangkut nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Nama kedua kapal ini sontak menarik perhatian karena menyerupai inisial Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sang istri, Iriana Jokowi.
Fenomena ini memicu tanda tanya publik: apakah ada hubungan khusus antara kapal-kapal tersebut dengan orang nomor satu di Indonesia? Ataukah sekadar trik bisnis agar bebas dari pengawasan?
Nama Bukan Sekadar Nama?
Direktur The National Maritime Institute, Siswanto Rusdi, menilai bahwa penamaan dua kapal tersebut bukanlah kebetulan. Ia menduga ada motif khusus dari pemilik atau operator kapal dalam memilih nama JKW dan Iriana.
“Penamaan ini sangat disengaja. Nama JKW dan Iriana tentu bukan pilihan sembarangan. Ada niat dari pemilik kapal untuk membentuk persepsi tertentu di mata aparat,” kata Siswanto kepada wartawan, Selasa (10/6/2025).
Menurutnya, pemilihan nama yang menyiratkan kedekatan dengan tokoh nasional seperti Presiden Jokowi bisa jadi dimaksudkan untuk menghindari pemeriksaan atau gangguan dari otoritas laut.
Strategi Bisnis yang Sudah Lama Dipakai?
Siswanto mencontohkan praktik serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Ia menyebut nama “Kalla Line”, perusahaan yang diasosiasikan dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla.
“Coba ingat, ada gak yang berani memeriksa kapal bertuliskan Kalla Line? Tidak ada. Karena ada nama besar di situ. Ini bukan hal baru di dunia pelayaran kita,” jelasnya.
Jokowi Tahu atau Tidak?
Saat ditanya apakah penamaan itu telah mendapat izin atau setidaknya komunikasi dengan pihak Presiden Jokowi, Siswanto mengaku tidak tahu pasti.
“Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi ini jelas inisiatif dari pihak pengusaha. Yang jelas, ada niat dari awal untuk menciptakan perlindungan semu lewat nama besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa kemungkinan besar ada niat tidak baik di balik penamaan ini, seperti menghindari kontrol regulator atau memanipulasi data muatan kapal.
“Ini cara halus mengindikasikan ke para petugas di lapangan bahwa kapal ini tidak bisa diganggu. Seolah-olah ini ‘punya’ orang penting,” pungkas Siswanto.
Masih Banyak Tanda Tanya
Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Istana Negara mengenai keberadaan kapal-kapal tersebut dan apakah nama itu digunakan dengan seizin Presiden dan Ibu Negara. Namun satu hal yang pasti, publik semakin kritis terhadap praktik-praktik yang mengaburkan transparansi dalam industri tambang dan pelayaran.(SIF)
