INSIDE POLITIK– Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus terjadi sepanjang tahun 2025 menjadi sorotan tajam. Sejumlah perusahaan besar seperti PT Bapintri, Tokai Kagu, Victory Ching Luh, Danbi Internasional, Yamaha, Sanken Indonesia, hingga PT Sri Rejeki Isman (Sritex) tercatat melakukan PHK massal sejak Januari hingga Mei.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Gema Puan, Ridwuan, menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) gagal mengambil langkah progresif dan strategis dalam merespons fenomena ini. Ia menilai gelombang PHK bukan kejutan, melainkan situasi yang sudah bisa diprediksi sejak lama.
“Saya dekat dengan Wamen Noel Ebenezer, tapi saya lihat belum ada gebrakan signifikan. Kemenaker seolah hanya reaktif, bukan solutif,” kata Riduan dalam pernyataan resminya, Selasa (23/7/2025).
Sebagai bentuk respons, Kemenaker meluncurkan program Job Fair untuk menjembatani pencari kerja dan perusahaan. Namun menurut Ridwuan, program tersebut justru menjadi boomerang dan memperburuk citra pemerintah, khususnya Presiden.
“Bahkan ada HRD yang menganggap ini cuma formalitas. Kalau ini terus dibiarkan, bisa jadi blunder dan menciptakan citra buruk bagi Presiden,” tegasnya.
Ia mendesak Kemenaker agar menyusun kebijakan yang lebih strategis dan berdampak jangka panjang, bukan hanya program seremonial yang tidak menyentuh akar persoalan.
Menurutnya, jika kementerian gagal mengelola sektor ketenagakerjaan dengan serius, maka bukan hanya buruh yang terkena dampaknya, melainkan reputasi pemerintah pusat secara keseluruhan juga ikut dipertaruhkan.***
