INSIDE POLITIK- Ikatan Keluarga Mahasiswa Way Kanan (IKAM Way Kanan) kembali menegaskan perannya sebagai kontrol sosial dengan menyuarakan berbagai persoalan pembangunan daerah dalam audiensi bersama anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI).
Ketua IKAM Way Kanan, Dedy Yansyah Putra, menyampaikan bahwa kondisi Kabupaten Way Kanan saat ini dinilai jauh dari harapan. Menurutnya, wajah daerah yang seharusnya mencerminkan kemajuan justru dipenuhi berbagai persoalan yang belum terselesaikan secara cepat dan tepat oleh pemerintah.
Dalam forum tersebut, IKAM menegaskan kehadirannya bukan sekadar formalitas, melainkan membawa aspirasi masyarakat yang selama ini dinilai terpinggirkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak merata.
“Audiensi ini adalah ruang konfrontasi gagasan sekaligus bentuk pertanggungjawaban moral dan politik atas kegagalan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun pusat,” ujar Dedy.
Berdasarkan hasil kajian internal, IKAM menemukan sejumlah persoalan krusial, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan yang berkepanjangan hingga terbatasnya akses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah terpencil.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk terhambatnya distribusi hasil pertanian dan meningkatnya keterisolasian wilayah.
IKAM juga menyoroti lemahnya perencanaan pembangunan serta minimnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Menurut mereka, anggaran yang seharusnya menjadi instrumen utama peningkatan kesejahteraan masyarakat justru kerap tidak tepat sasaran.
Situasi ini, lanjut Dedy, tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan teknis semata, melainkan mencerminkan kegagalan struktural dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Ini menunjukkan pembangunan kehilangan arah dan tidak berpihak pada kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, IKAM Way Kanan menuntut langkah konkret dari pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis dan berkelanjutan.
Mereka juga mendesak adanya komitmen terhadap transparansi pengelolaan anggaran serta penguatan mekanisme pengawasan guna mencegah terulangnya berbagai persoalan serupa.
IKAM menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah sebagai bagian dari peran mahasiswa sebagai agen perubahan.
“Perjuangan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi tentang keadilan, kesejahteraan, dan masa depan daerah,” pungkasnya.***
