INSIDE POLITIK- Isu makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Ketua Umum DPP Gema Puan, Ridwan, menyikapi dinamika tersebut dengan mendorong langkah demokratis berupa pemilu ulang sebagai solusi menjaga stabilitas nasional.
Ridwan menilai bahwa isu makar tidak mencerminkan semangat demokrasi yang dianut Indonesia. Ia menegaskan, upaya-upaya di luar mekanisme konstitusional justru berpotensi merusak tatanan negara.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintahan yang sah, Ridwan menyebut pemilu ulang pada 2027 sebagai opsi yang dapat menjamin keberlangsungan demokrasi sekaligus menjaga legitimasi kepemimpinan nasional.
“Pemilu ulang adalah cara paling demokratis untuk memastikan stabilitas dan menjaga wajah demokrasi Indonesia,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).
Ia juga menyinggung kekhawatiran akan munculnya skenario yang mengingatkan pada krisis politik masa lalu, seperti peristiwa Reformasi 1998. Menurutnya, situasi tersebut dapat berdampak besar terhadap arah kepemimpinan nasional jika tidak diantisipasi sejak dini.
Ridwan mengingatkan bahwa ketidakstabilan politik berpotensi membuka ruang bagi pihak-pihak yang dinilai tidak memiliki kapasitas dan kredibilitas untuk memimpin. Karena itu, langkah konstitusional dinilai menjadi jalan terbaik untuk menjaga kesinambungan pemerintahan.
Ia pun meyakini mayoritas masyarakat Indonesia tidak menginginkan terulangnya krisis politik seperti 1998. Oleh sebab itu, ia mendorong semua pihak untuk mengedepankan solusi demokratis demi menjaga keutuhan negara dan stabilitas pemerintahan.***
