INSIDE POLITIK- Kuasa hukum terdakwa Thio Stepanus, Sujarwo, menilai penghitungan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi penerbitan sertifikat tanah terkait lahan milik Kementerian Agama Republik Indonesia tidak tepat. Ia menyebut nilai kerugian sebesar Rp54 miliar yang didakwakan jaksa masih bersifat potensi, bukan kerugian nyata.
Menurut Sujarwo, dalam persidangan terungkap bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) hanya mengacu pada potential loss.
“Yang disampaikan bukan actual loss, melainkan masih potensi kerugian. Ini tentu belum memenuhi unsur kerugian negara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam tindak pidana korupsi,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Ia juga menegaskan bahwa objek tanah yang menjadi sengketa hingga kini masih dikuasai oleh pihak Kementerian Agama. Dengan demikian, menurutnya, tidak ada kerugian negara secara riil karena aset tersebut belum berpindah tangan atau dimanfaatkan oleh pihak lain.
Lebih lanjut, Sujarwo menyoroti adanya perbedaan data terkait luas lahan yang dijadikan dasar penghitungan kerugian. Dalam persidangan disebut luas mencapai sekitar 17.000 meter persegi, sementara kliennya hanya memiliki dua sertifikat dengan total luas sekitar 13.000 meter persegi.
Perbedaan ini dinilai signifikan karena penghitungan kerugian negara dilakukan berdasarkan luas total yang mencakup area di luar sertifikat, termasuk pagar dan akses jalan. Hal tersebut, menurutnya, membuat hasil perhitungan menjadi tidak akurat.
Selain itu, Sujarwo juga mempertanyakan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan terhadap kliennya. Ia menilai unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri, serta kerugian negara belum terpenuhi secara jelas.
Ia menjelaskan bahwa Thio Stepanus bukan aparatur sipil negara maupun pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses penerbitan sertifikat. Karena itu, menurutnya, tidak tepat jika kliennya dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang.
“Klien kami hanya sebagai pemohon sertifikat dan telah melalui prosedur yang berlaku. Bahkan sengketa kepemilikan tanah ini sudah diuji melalui jalur perdata hingga tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia,” katanya.
Sujarwo menambahkan, langkah hukum yang ditempuh kliennya melalui gugatan perdata seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, melainkan bagian dari upaya mempertahankan hak.
Atas berbagai hal tersebut, ia menyimpulkan bahwa dakwaan jaksa berpotensi kabur atau obscuur libel, karena unsur-unsur yang disyaratkan dalam tindak pidana korupsi dinilai tidak terpenuhi secara jelas dan tegas.
Perkara ini sendiri berkaitan dengan tumpang tindih kepemilikan lahan antara Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 335/NT yang terbit pada 1981 dan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 12/NT atas nama Departemen Agama RI pada 1982 di lokasi yang sama. Sengketa tersebut kemudian berlanjut hingga terbitnya SHM Nomor 1098/NT pada 2008 atas nama Thio Stepanus melalui proses jual beli.***
