INSIDE POLITIK— Kegiatan halal bihalal yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung bersama sejumlah pengusaha di sebuah hotel mewah, menuai sorotan tajam. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Forum Muda Lampung (FML), Iqbal Farochi, menilai kegiatan tersebut patut diduga mengandung unsur gratifikasi. Ia mempertanyakan sumber dana yang digunakan dalam acara tersebut.
“Kegiatan ini memunculkan pertanyaan serius setelah Sekretaris DKP Provinsi Lampung menyebutkan bahwa dana yang digunakan berasal dari pihak ketiga. Ini tentu perlu diperjelas. Kami menilai ada potensi gratifikasi di balik acara ini,” ujar Iqbal dalam keterangannya kepada media, Senin (28/4/2025).
Iqbal juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, kegiatan halal bihalal tersebut tidak tercatat dalam pagu anggaran DKP. Hal ini menambah kekhawatiran terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. “Kami sangat menyayangkan sikap DKP yang mengabaikan instruksi Presiden Prabowo mengenai efisiensi anggaran, terutama untuk kegiatan seremonial di tengah situasi ekonomi yang rentan,” katanya.
FML mengingatkan bahwa kegiatan seperti ini seharusnya tidak menjadi prioritas, apalagi jika tidak termasuk dalam program dinas yang jelas dan teranggarkan. “Tindakan ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap arahan pemerintah mengenai penghematan anggaran dan sangat rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” tambah Iqbal.
Sebagai respons terhadap masalah ini, FML mendesak Kepala Dinas DKP Provinsi Lampung untuk segera mundur dari jabatannya. “Kami menilai bahwa langkah tegas perlu diambil untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tegasnya.
Di sisi lain, FML juga mengimbau masyarakat untuk lebih kritis dan peduli terhadap penggunaan anggaran daerah. “Kami berharap masyarakat lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana publik dan mendukung upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas,” ujar Iqbal.
FML berkomitmen untuk terus mengawasi dan memberikan masukan konstruktif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung. “Kami akan terus memperjuangkan prinsip efisiensi dan transparansi agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkasnya.***
