INSIDE POLITIK— Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2025 yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025). Kegiatan bergengsi ini menjadi ajang penting bagi para kepala daerah se-Indonesia untuk memperkuat sinergi dan arah pembangunan daerah ke depan.
Dengan mengusung tema “Menjaga Integritas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Kreatif”, Munas VII APPSI 2025 menjadi wadah strategis untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berdaya saing. Dalam forum tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum APPSI periode 2025–2030.
Sebagai Ketua Umum baru, Rudy Mas’ud menyampaikan komitmennya untuk membawa APPSI menjadi organisasi yang adaptif, profesional, dan mampu menjembatani kepentingan daerah dengan pemerintah pusat. Ia menegaskan lima arah kebijakan prioritas yang akan menjadi fokus kepemimpinannya, yaitu memperkuat kolaborasi antarprovinsi, mempercepat pembangunan daerah, mendorong transformasi digital, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, dan membangun APPSI yang responsif terhadap isu nasional.
Pertama, Rudy menyoroti pentingnya kolaborasi antarprovinsi dalam mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat kemajuan daerah. Menurutnya, kerja sama lintas wilayah dapat menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih efektif serta memperkuat daya saing antarprovinsi di tingkat nasional maupun global.
Kedua, APPSI diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam menyampaikan aspirasi daerah secara profesional, konstruktif, dan berbasis data. Rudy menilai bahwa komunikasi dua arah antara daerah dan pusat sangat diperlukan agar kebijakan nasional benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ketiga, transformasi digital menjadi fokus besar. Rudy menegaskan bahwa setiap daerah perlu beradaptasi dengan era digital untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Hal ini mencakup pengembangan sistem digital terpadu dalam birokrasi dan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah.
Keempat, penguatan ketahanan ekonomi menjadi prioritas dalam menghadapi tantangan global. APPSI akan mendorong hilirisasi industri, ketahanan pangan, investasi hijau, dan pengembangan energi terbarukan agar daerah memiliki fondasi ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.
Kelima, Rudy ingin membangun APPSI yang responsif terhadap isu nasional maupun daerah. Ia menekankan pentingnya kemampuan organisasi untuk merespons cepat setiap tantangan dengan solusi nyata yang berbasis inovasi dan kolaborasi lintas sektor.
Dalam pidatonya, Rudy juga menegaskan bahwa APPSI harus menjadi motor penggerak sinergi pembangunan nasional yang berpihak pada kemajuan daerah. Ia berharap ke depan, APPSI dapat menjadi forum yang mampu mengonsolidasikan kekuatan seluruh provinsi dalam menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Ia diberikan waktu satu bulan untuk membentuk kepengurusan baru yang solid dan berorientasi pada hasil.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus turut hadir memberikan arahan penting kepada seluruh peserta Munas. Ia menegaskan bahwa APPSI merupakan mitra strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Wiyagus menggarisbawahi empat aspek utama yang harus menjadi fokus daerah untuk menjaga integritas, yaitu transparansi dan akuntabilitas, partisipasi publik, inovasi kreatif, serta pemberantasan korupsi. Ia menjelaskan bahwa empat aspek tersebut selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas di masa depan.
Menurutnya, daerah memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintahan daerah yang kuat dan transparan akan menciptakan kepercayaan publik yang tinggi, yang pada akhirnya memperkuat stabilitas dan kemajuan bangsa secara keseluruhan.
Sementara itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik hasil Munas tersebut. Ia menilai bahwa APPSI memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk dalam memperkuat koordinasi antarprovinsi, mendorong efisiensi birokrasi, dan memperluas investasi daerah.
“Forum seperti ini sangat penting untuk memperkuat sinergi antardaerah. Kita tidak hanya membicarakan pembangunan fisik, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui pemerintahan yang transparan dan kreatif,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Gubernur Lampung itu juga menambahkan bahwa integritas dan inovasi harus berjalan beriringan dalam membangun pemerintahan yang modern. Menurutnya, daerah yang mampu mengelola potensi secara transparan dan inovatif akan menjadi magnet bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Melalui keikutsertaannya di Munas VII APPSI 2025, Rahmat Mirzani Djausal berharap Lampung dapat semakin aktif dalam jaringan kolaborasi nasional serta memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan adaptif.***
