INSIDE POLITIK— Provinsi Lampung menunjukkan langkah besar dalam memperkuat fondasi ekonominya menuju pusat hilirisasi nasional. Melalui ajang Lampung Economic and Investment Forum (LEIF) 2025 yang digelar di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa 4 November 2025, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memaparkan strategi besar pemerintah daerah dalam menarik investasi dan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal.
Forum yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forum Investasi Lampung (FOILA) ini dihadiri oleh jajaran penting, mulai dari Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto, perwakilan Kementerian Investasi/BKPM, Ketua DPRD Provinsi Lampung, hingga 58 calon investor dari berbagai negara sahabat. Kehadiran para investor asing tersebut menjadi bukti nyata meningkatnya kepercayaan dunia terhadap potensi ekonomi dan stabilitas iklim investasi di Bumi Ruwa Jurai.
Dalam pidatonya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa Lampung siap menjadi pusat hilirisasi lima komoditas unggulan, yaitu kelapa, kopi, lada, ubi kayu, dan udang. Menurutnya, kelima komoditas tersebut memiliki daya saing tinggi di pasar ekspor dan dapat mendorong nilai tambah ekonomi daerah jika dikelola secara berkelanjutan melalui industri pengolahan.
“Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp483,8 triliun pada tahun 2024, Lampung berada di peringkat keempat tertinggi di Sumatera. Ini menjadi bukti bahwa Lampung memiliki potensi besar dan siap membuka peluang investasi di sektor pangan, energi baru terbarukan, serta pariwisata berkelanjutan,” ujar Gubernur Mirza di hadapan para peserta forum.
Ia menambahkan bahwa arah kebijakan ekonomi Lampung kini difokuskan pada peningkatan nilai tambah komoditas lokal melalui penguatan rantai pasok dan industrialisasi berbasis daerah. Strategi ini dinilai sejalan dengan program nasional pemerintah pusat yang menitikberatkan pada hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau.
LEIF 2025 turut menghadirkan pameran proyek-proyek investasi unggulan dan sesi dialog interaktif antara calon investor dengan pemilik proyek. Forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas peluang kerja sama, skema pembiayaan, serta model investasi di berbagai sektor prioritas, termasuk pertanian, energi, dan infrastruktur.
Kepala Perwakilan BI Lampung, Bimo Epyanto, menilai Lampung memiliki posisi geografis yang sangat strategis dengan dukungan infrastruktur yang kuat, seperti jalan tol Trans-Sumatera, pelabuhan ekspor impor, serta jaringan logistik yang efisien. “Dengan letak yang strategis dan konektivitas yang memadai, Lampung kami yakini siap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di wilayah barat Indonesia,” ungkapnya.
Dukungan juga datang dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi, yang menilai Lampung sebagai salah satu provinsi paling potensial di Sumatera. “Lampung punya ekosistem ekonomi yang lengkap, dari sektor pertanian, perikanan, hingga energi. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan UMKM akan mempercepat pertumbuhan investasi daerah,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memperkenalkan 11 proyek investasi unggulan, di antaranya Kemiling Agripark Development Plan, Bakauheni Harbour City, Floating Solar Power Plant, Starch Amilum Excipients in Medication Formula, Sebalang Port, Betan Subing Terminal & Double Track Railway, Batu Tumpang Tourism, Rajabasa Dharmacity, Way Kanan Industrial Park, Gunung Tiga Geothermal Power Plant, serta proyek pengembangan kawasan Kota Baru.
Sebagai langkah konkret, forum ini menghasilkan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Provinsi Lampung dan PT Bakrie Power terkait rencana investasi di bidang energi baru terbarukan. Langkah ini menjadi sinyal kuat komitmen Lampung dalam memperkuat sektor energi hijau dan mempercepat transisi menuju pembangunan berkelanjutan.
Dalam sesi tanya jawab, Gubernur Mirza juga menyinggung soal kebijakan efisiensi anggaran daerah terkait mekanisme transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Ia menegaskan bahwa perubahan mekanisme penyaluran dana bukanlah pemotongan, melainkan bentuk penyesuaian sistem pengelolaan agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Gubernur mengakui bahwa Lampung bukan provinsi dengan APBD besar karena tidak memiliki sektor tambang atau dana bagi hasil (DBH). “Selama ini kami bertumpu pada kekuatan sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Hanya enam persen dari total PDRB Lampung yang berasal dari anggaran pemerintah, sehingga kami harus menggerakkan ekonomi melalui sektor swasta dan investasi,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Lampung juga tengah berfokus pada optimalisasi infrastruktur yang telah dibangun, termasuk jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri. “Kami ingin menjadikan Lampung sebagai daerah ramah investasi dengan arah pembangunan yang jelas dan berkelanjutan,” kata Mirza.
Selain itu, Gubernur menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas sektor pertanian yang saat ini masih kalah dibanding negara tetangga. “Pertanian Lampung tumbuh 5 persen, tapi produktivitasnya baru setengah dari Vietnam. Kami berupaya meningkatkan hasil dua kali lipat dalam tiga hingga lima tahun ke depan,” tegasnya.
Melalui forum LEIF 2025, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor global untuk mempercepat transformasi ekonomi hijau serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
“Forum ini bukan hanya tentang investasi, tetapi juga tentang bagaimana Lampung bisa memberikan kontribusi nyata bagi masa depan ekonomi Indonesia. Kami siap menjadi episentrum hilirisasi dan investasi nasional,” pungkas Gubernur Mirza.***
