INSIDE POLITIK- Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
Entry meeting berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Jakarta pada Kamis, 2 April 2026, serta diikuti secara daring oleh sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD dari Wilayah V yang meliputi provinsi di Sumatera dan Jawa.
Dalam forum tersebut, BPK memaparkan ruang lingkup, metode, serta tahapan audit yang akan dilakukan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan ini menjadi langkah awal untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ahmad Giri Akbar yang mewakili pimpinan DPRD se-Wilayah V menegaskan bahwa lembaga legislatif memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Ia menyatakan kesiapan DPRD untuk mendukung penuh proses audit yang dilakukan BPK.
“DPRD siap mendukung penuh proses pemeriksaan BPK dan mendorong pemerintah daerah agar kooperatif dalam penyediaan data selama audit berlangsung,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi peran BPK dalam menjaga transparansi keuangan negara serta pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan secara tepat waktu. Menurutnya, audit BPK merupakan instrumen penting untuk memastikan pengelolaan APBD benar-benar efektif dan berdampak bagi masyarakat.
Meski demikian, Giri mengingatkan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Yang lebih penting adalah perbaikan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi,” tegasnya.
Sementara itu, kehadiran Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dinilai memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.
Entry meeting tersebut dipimpin oleh Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, serta dihadiri sejumlah gubernur, pimpinan DPRD, dan kepala daerah dari wilayah pemeriksaan keuangan negara V.
Melalui kegiatan ini, seluruh entitas diharapkan dapat berkolaborasi dan mendukung kelancaran proses audit, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.***
