INSIDE POLITIK- Polemik kredit antara Sumaryono dan Sabar dengan PT BPR Citra Dana Mandiri (CDM) Cabang Pringsewu memasuki babak baru. Pihak debitur mempertanyakan transparansi proses lelang objek jaminan setelah kuasa hukum bank menyatakan bahwa aset tersebut telah terjual melalui mekanisme lelang Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)/KPKNL.
Pernyataan itu disampaikan dalam mediasi perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2026/PN Kot di Pengadilan Negeri Kota Agung pada 5 November 2026. Menurut kuasa hukum penggugat, Munadi Afrizal, SH, pihaknya sebelumnya belum menerima informasi resmi mengenai adanya pemenang lelang ketika gugatan didaftarkan pada 29 September 2026.
“Kami mempertanyakan mengapa ketika gugatan didaftarkan pada 29 September 2026, pihak penggugat belum memperoleh informasi resmi mengenai adanya pemenang lelang, tetapi dalam mediasi tanggal 5 November 2026 justru dinyatakan bahwa objek jaminan telah terjual,” ujar Munadi dari Kantor Hukum Munadi Afrizal & Rekan.
Munadi menyebut hingga kini pihaknya belum memperoleh dokumen resmi yang menjelaskan waktu pelaksanaan lelang, identitas pemenang, harga penjualan, maupun Risalah Lelang.
Kredit Rp500 Juta, Total Kewajiban Tercatat Rp1,13 Miliar
Munadi menjelaskan, perkara tersebut berawal dari perjanjian kredit Nomor 002/KIA/KC-PS/XII/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan plafon pinjaman sebesar Rp500 juta.
Sebagai jaminan, debitur menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 186 atas nama Sabar, dengan luas tanah 1.030 meter persegi yang berlokasi di Kelurahan Kota Sepang, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung.
Berdasarkan surat bank Nomor 566/DIR-CDM/VIII/2023 tertanggal 1 Agustus 2023, rincian kewajiban kredit tercatat sebagai berikut:
- Sisa pokok kredit: Rp330.270.814.
- Bunga: Rp140.818.028.
- Denda keterlambatan: Rp635.635.436.
- Biaya lainnya: Rp30.406.667.
- Total kewajiban: Rp1.137.130.945.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp806,86 juta antara sisa pokok kredit dan total kewajiban yang tercantum dalam surat tersebut.
Perbedaan angka itu menjadi salah satu materi gugatan. Pihak penggugat meminta transparansi mengenai perhitungan kredit, riwayat pembayaran, serta dasar pengenaan bunga, denda, dan biaya lainnya.
Munadi menegaskan, kliennya tidak bermaksud menghindari kewajiban pembayaran kredit. Menurutnya, penggugat justru ingin menyelesaikan kewajiban setelah dilakukan perhitungan dan rekonsiliasi secara terbuka dan benar.
“Bahkan, keluarga penggugat telah berupaya mengumpulkan dana untuk membantu penyelesaian kewajiban tersebut,” katanya. Dalam kesempatan itu, Munadi didampingi anggota tim kuasa hukum lainnya, OK Armet Ripanding, SH, dan Rizky Prima Arya, SH.
Pengaduan Sudah Disampaikan ke OJK
Selain menempuh jalur gugatan perdata, pihak penggugat juga telah menyampaikan pengaduan kepada bank dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pada 21 Oktober 2026, kuasa hukum mengajukan pengaduan tertulis kepada PT BPR Citra Dana Mandiri Cabang Pringsewu. Pengaduan tersebut tercatat dalam tanda terima pengaduan konsumen Nomor Registrasi 00104.
Pengaduan juga disampaikan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK dengan nomor P261009546.
Berdasarkan pemberitahuan Kontak 157 OJK, pengaduan tersebut telah diteruskan kepada PT BPR Citra Dana Mandiri untuk ditindaklanjuti.
Meski demikian, Munadi berharap penanganan pengaduan tidak berhenti pada proses penerusan kepada pihak bank. Ia meminta OJK melakukan penelaahan dan pengawasan sesuai kewenangannya.
“Kami berharap proses pengaduan tersebut tidak berhenti sebatas penerusan kepada pihak bank. Diperlukan tindak lanjut, penelaahan, dan pengawasan sesuai kewenangan OJK,” ujarnya.
Tujuh Pertanyaan soal Proses Lelang
Pihak penggugat menyampaikan tujuh pertanyaan yang menurut mereka perlu dijelaskan secara terbuka terkait status objek jaminan tersebut.
Pertama, kapan lelang dilaksanakan dan kapan objek dinyatakan laku terjual? Kedua, siapa pihak yang ditetapkan sebagai pemenang lelang? Ketiga, apakah Risalah Lelang telah diterbitkan?
Keempat, apakah pemberitahuan pelaksanaan dan hasil lelang telah disampaikan kepada debitur? Kelima, berapa harga penjualan objek jaminan? Keenam, bagaimana hasil penjualan tersebut diperhitungkan terhadap kewajiban kredit debitur? Ketujuh, apakah seluruh tahapan lelang telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?
Atas sejumlah pertanyaan tersebut, penggugat meminta OJK memeriksa transparansi administrasi dan perhitungan kredit, penanganan kredit bermasalah, keterbukaan informasi lelang, serta kepatuhan bank terhadap ketentuan perlindungan konsumen.
Mereka juga meminta agar tanggung jawab pihak-pihak terkait ditelusuri apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran.
Penggugat menyatakan OJK dapat menjatuhkan sanksi sesuai kewenangan dan ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran yang terbukti. Sanksi yang diminta untuk dipertimbangkan mencakup pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.
Minta Kepastian Hukum dan Transparansi
Munadi menyebut persoalan tersebut perlu ditelaah berdasarkan sejumlah ketentuan hukum, antara lain Pasal 1338 serta Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, serta ketentuan perbankan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
Pihaknya juga merujuk pada POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Ia menegaskan, penggugat tidak meminta kewajiban kredit dihapuskan. Mereka meminta perhitungan yang transparan, keterbukaan dokumen lelang, perlindungan hak debitur, dan kepastian hukum.
Pihak penggugat juga menyatakan tidak menganggap lelang otomatis batal atau tidak sah hanya karena gugatan telah didaftarkan. Menurut mereka, kronologi, prosedur, dan dokumen lelang tetap perlu diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami akan terus mengawal perkara ini melalui jalur hukum dan meminta OJK, DJKN/KPKNL, serta instansi terkait menjalankan kewenangannya secara profesional. Jangan biarkan masyarakat kehilangan haknya karena ketidakjelasan informasi. Bank harus tunduk pada hukum dan OJK harus hadir memberikan perlindungan,” tegas Munadi.
Perkara perdata tersebut masih menjadi proses hukum. Karena itu, penilaian mengenai keabsahan lelang maupun ada atau tidaknya pelanggaran oleh pihak bank perlu menunggu pemeriksaan dokumen dan proses hukum yang berwenang.***
