INSIDE POLITIK– Penyaluran bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada akurasi data penerima. Hal ini menjadi perhatian utama Bupati Pesawaran, Nanda Indira Bastian, saat menggelar silaturahmi dan rapat koordinasi dengan seluruh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dari 11 kecamatan serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) wilayah pesisir dari lima kecamatan. Kegiatan ini digelar di Desa Bunut, Kecamatan Way Ratai, Rabu (29/10/2025).
Bupati Nanda menekankan bahwa pendataan yang teliti dan valid merupakan kunci agar bansos benar-benar tepat sasaran. Ia mengingatkan agar tidak ada warga yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat, dan sebaliknya, mereka yang sudah mampu tidak ikut menerima.
“Pendataan ini memerlukan ketelitian dan verifikasi yang cermat. Jangan sampai warga yang sudah mampu masih menerima bantuan, sementara yang berhak justru terlewat. Ini akan merusak tujuan utama program sosial kita,” ucap Nanda di hadapan para TKSK, pendamping PKH, dan pejabat daerah setempat, termasuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Kepala Dinas Sosial Pesawaran.
Nanda menekankan pentingnya kolaborasi antara pendamping PKH, TKSK, dan pemerintah desa. Setiap kepala desa diharapkan aktif memastikan validitas data penerima bantuan di wilayahnya. Dengan koordinasi lintas sektor yang baik, diharapkan distribusi bantuan sosial berjalan lebih akurat dan merata.
“Keluhan masyarakat mengenai penerima bansos yang tidak tepat sasaran harus diminimalisir. Pembaruan data harus dilakukan secara terus-menerus dan terintegrasi antara desa dan pemerintah daerah,” tambah Bupati.
Selain itu, Bupati Nanda menjelaskan bahwa program Bantuan Langsung Tunai Sosial (BLTS) Kesra merupakan bagian dari stimulus ekonomi nasional yang ditujukan bagi masyarakat rentan. Program ini mencakup periode Oktober hingga Desember 2025 dan saat ini tengah melalui tahap verifikasi data yang ketat untuk memastikan bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
“BLTS Kesra penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama mereka yang terdampak secara ekonomi. Proses verifikasi harus dilakukan dengan cermat agar manfaat bantuan dapat dirasakan secara langsung,” jelas Nanda.
Bupati Nanda juga memberikan apresiasi kepada pendamping PKH yang baru saja menerima Surat Keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ia berharap jabatan baru ini menjadi motivasi bagi para pendamping untuk bekerja lebih profesional, tulus, dan penuh dedikasi dalam melayani masyarakat.
“Semoga amanah ini mendorong kalian untuk memberikan pelayanan terbaik. Tugas ini bukan sekadar formalitas, tetapi tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang kami layani,” ujar Nanda.
Ketua PKH Wilayah I, Ishaq, menambahkan bahwa pada tahun 2026 program bantuan sosial akan mengalami perluasan cakupan. Program ini akan memasukkan dua kategori baru, yaitu bantuan untuk lansia dan penyandang disabilitas, serta bansos berbasis pemberdayaan masyarakat. Menurut Ishaq, perluasan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
“Maka dari itu, kami harap seluruh pendamping PKH, pemerintah desa, dan aparat terkait mendukung sepenuhnya agar distribusi bansos berjalan tepat sasaran. Kolaborasi dan sinergi antar-pihak menjadi kunci keberhasilan program ini,” ungkap Ishaq.
Bupati Nanda menegaskan bahwa program bansos tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan finansial, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan masyarakat. Dengan sistem pendataan yang akurat, pembaruan data yang berkelanjutan, serta koordinasi lintas sektor, program BLTS dan PKH diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan distribusi bantuan yang adil dan transparan.
“Keberhasilan program bansos akan terlihat dari sejauh mana masyarakat yang membutuhkan benar-benar merasakan manfaatnya. Dengan akurasi data dan koordinasi yang baik, Pesawaran bisa menjadi contoh kabupaten yang sukses menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran,” tutup Bupati Nanda.***
