INSIDE POLITIK – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pringsewu Jaya Sejahtera (PJS) melakukan paparan rencana bisnis di hadapan Komisi II DPRD Pringsewu pada Kamis (4/9/2025). Pertemuan ini menjadi forum penting untuk menilai kesiapan BUMD dalam menjalankan usaha yang diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat perekonomian lokal.
Dalam kesempatan tersebut, hadir Direktur Utama BUMD, Dwi Pribadi, beserta jajaran staf. Hadir pula komisaris Waskito, serta Asisten II Sekretariat Kabupaten Hendrid yang merangkap sebagai komisaris utama. Dari pihak legislatif, rapat dipimpin Ketua Komisi II Hj. Mastuah, didampingi Wakil Ketua Anton Subagyo, serta sejumlah anggota, di antaranya Leswanda, Sudiyono, Ririn, Hj. Assa Atorida, dan Amad Hijar.
Ketua Komisi II DPRD, Hj. Mastuah, menekankan pentingnya kinerja optimal dari BUMD. Ia mengingatkan agar modal yang diberikan pemerintah daerah tidak habis tanpa hasil, melainkan harus mampu berkembang dan memberikan keuntungan nyata bagi daerah. Mastuah juga meminta BUMD menjadi motor penggerak ekonomi daerah. “Yang terpenting adalah bagaimana BUMD bisa memberikan sumbangan PAD yang nyata dan terus meningkat,” tegasnya.
Dalam paparannya, Direktur Utama BUMD, Dwi Pribadi, menguraikan berbagai rencana usaha yang akan dijalankan. Bidang usaha tersebut meliputi penjualan air minum kemasan, layanan sambungan internet, program tabungan kurban, usaha pengemasan gula pasir, serta pemasaran susu segar. Menurut Dwi, air minum kemasan ditargetkan mencapai penjualan 20.000 dus per bulan dengan proyeksi keuntungan sekitar Rp30 juta. Untuk layanan internet, BUMD menargetkan 1.000 pelanggan dengan estimasi keuntungan Rp52 juta per bulan.
Program tabungan kurban, lanjut Dwi, diperkirakan mampu mendatangkan laba hingga Rp33 juta per bulan. Sementara itu, usaha susu segar diproyeksikan menjadi andalan dengan keuntungan sekitar Rp97 juta per bulan. Adapun bisnis pengemasan gula pasir juga dinilai menjanjikan, dengan target laba sekitar Rp30 juta per bulan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD, Anton Subagyo, menilai pemerintah daerah harus melihat BUMD sebagai sumber PAD alternatif selain pajak dan retribusi. Ia menegaskan bahwa banyak masyarakat merasa keberatan jika hanya mengandalkan kenaikan pajak sebagai pemasukan. “Karena itu, BUMD perlu menjadi motor PAD dengan inovasi yang sehat dan pengelolaan yang jujur. Inilah yang akan membawa keuntungan nyata bagi daerah,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi II, Sudiyono, memberikan sejumlah rekomendasi agar BUMD bisa maju dan berkembang. Ia menyebut pentingnya peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional untuk menekan biaya dan meningkatkan profit. Selain itu, diversifikasi usaha juga dinilai penting agar BUMD tidak hanya bergantung pada satu sektor saja.
Sudiyono menambahkan bahwa pengembangan sumber daya manusia harus menjadi prioritas, dengan menghadirkan tenaga yang kompeten dan profesional. “Kualitas SDM akan menentukan keberhasilan manajemen BUMD dalam jangka panjang,” jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan inovasi agar BUMD dapat bekerja lebih cepat, efektif, dan mampu bersaing dengan sektor swasta.
Menurutnya, BUMD juga perlu mengoptimalkan aset yang dimiliki. Aset-aset yang tidak terpakai bisa disewakan atau dimanfaatkan untuk usaha produktif lainnya. Selain itu, kerja sama dengan pihak ketiga dianggap strategis untuk memperluas jaringan bisnis sekaligus meningkatkan pendapatan. “Kolaborasi adalah kunci agar BUMD bisa tumbuh lebih cepat,” tambahnya.
Dengan adanya paparan ini, DPRD Pringsewu berharap agar BUMD Pringsewu Jaya Sejahtera mampu menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. Selain mendukung PAD, keberhasilan BUMD juga diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru, memberdayakan masyarakat lokal, serta menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu.***
