INSIDE POLITIK- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung bersama Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (Unila) mendorong penguatan jurnalisme data sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi, mengawal kebijakan publik, sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di Provinsi Lampung.
Dorongan tersebut mengemuka dalam kegiatan penguatan kapasitas jurnalis dan organisasi masyarakat sipil yang digelar AJI Bandar Lampung bersama Ilkom Unila di Bandar Lampung, Jumat (21/8/2026).
Kegiatan tersebut membahas pentingnya peningkatan literasi data, keterbukaan informasi pemerintah, independensi media, serta kolaborasi lintas sektor untuk menghasilkan karya jurnalistik yang kritis dan berdampak bagi masyarakat.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, Feri Firdaus, mengatakan kemampuan mengolah data semakin penting di tengah perubahan pola masyarakat dalam mengonsumsi informasi.
Menurutnya, informasi berbasis angka dan data cenderung lebih mudah menarik perhatian publik karena dapat membantu menyederhanakan persoalan yang kompleks. Namun, data yang tersedia sering kali masih berupa data mentah sehingga membutuhkan proses pengolahan agar menjadi informasi yang relevan dan mudah dipahami.
“Masyarakat saat ini cenderung menyukai informasi yang praktis dan singkat, tetapi berbasis angka atau data. Tantangannya adalah bagaimana kita mengolah data kotor, seperti berkas Excel atau CSV, menjadi visualisasi yang informatif dan relevan dengan kebutuhan publik,” ujar Feri.
Feri juga menyoroti keterbukaan data pemerintah daerah di Lampung yang dinilai masih perlu diperkuat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah akses masyarakat terhadap dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, keterbukaan dokumen anggaran diperlukan untuk memperkuat pengawasan masyarakat sekaligus menjadi pijakan bagi jurnalis dalam melakukan liputan mendalam maupun investigasi.
Mengacu pada praktik keterbukaan data yang telah diterapkan sejumlah daerah, seperti Kabupaten Bojonegoro, Feri mendorong pemerintah daerah di Lampung untuk mengembangkan sistem data terbuka atau open data yang lengkap, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan masyarakat.
Namun, keterbukaan data saja dinilai belum cukup. Proses verifikasi tetap menjadi bagian penting dalam kerja jurnalistik.
Jurnalis tidak cukup hanya mengandalkan angka yang disajikan lembaga publik, tetapi juga perlu memeriksa kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat di lapangan.
“Data kemiskinan atau migrasi warga desa ke kota, misalnya, membutuhkan verifikasi jurnalis di lapangan. Tanpa transparansi data dari lembaga publik, sulit bagi kita mengawal kebijakan pembangunan yang benar-benar berpihak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya.
Independensi media jadi sorotan
Sementara itu, Ketua AJI Bandar Lampung, Dian Wahyu Kusuma, menegaskan independensi merupakan salah satu landasan penting bagi organisasi pers dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.
Dian mengatakan AJI tidak menerima pembiayaan yang bersumber dari APBD maupun APBN. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menghindari potensi benturan kepentingan dalam menjalankan kerja organisasi dan mengawasi kebijakan pemerintah.
“Untuk menjaga independensi, AJI bergantung pada iuran anggota dan skema crowdfunding untuk mendukung kegiatan-kegiatan seperti pelatihan jurnalisme data. Kebijakan publik harus terus dikawal tanpa ada intervensi anggaran,” tegas Dian.
Menurut Dian, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) juga menuntut jurnalis untuk terus meningkatkan kapasitas sekaligus memperluas jaringan kolaborasi.
Liputan investigasi berbasis data, kata dia, tidak lagi ideal jika hanya dikerjakan secara individual. Kerja jurnalistik membutuhkan kolaborasi antara jurnalis, periset, akademisi, organisasi nonpemerintah, kelompok masyarakat sipil, hingga ahli teknologi informasi.
Kolaborasi lintas disiplin diperlukan agar data yang diperoleh dapat diolah, diverifikasi, dianalisis, dan disajikan menjadi karya jurnalistik yang komprehensif serta mudah dipahami masyarakat.
“Masa depan media di Indonesia, termasuk di Lampung, ada pada jurnalisme data dan kolaborasi interdisipliner. Ketika akses terhadap data publik semakin terbuka dan kapasitas jurnalis meningkat, kita bisa melahirkan lebih banyak karya kritis yang mendorong perubahan kebijakan secara nyata,” tutup Dian.
Penguatan jurnalisme data diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas karya jurnalistik, tetapi juga memperluas ruang partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan pemerintah.
Dengan data yang terbuka, kemampuan jurnalistik yang semakin kuat, serta kolaborasi lintas sektor, media diharapkan mampu menghadirkan informasi yang lebih akurat sekaligus mendorong kebijakan publik yang lebih transparan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.***
