InsidePolitik–Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar tak mau berspekulasi apapun terkait adanya informasi soal aliran dana teroris untuk cakada di Pilkada Serentak 2024.
Iskardo juga meminta agar menunggu hasil audit dari kantor akuntan publik yang telah ditunjuk oleh KPU.
“Kita sedang mencermati. Kita juga sedang menunggu hasil audit dari kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU,” papar Iskardo kepada insidepolitik.com ketika ditanya melalui whatsapp, Selasa (10/12/2024).
Ketika ditanya, apakah proses audit dari akuntan publik dikhususkan pada daerah tertentu, Iskardo menegaskan bahwa proses audit dilakukan berdasarkan standar KPU.
Terkait, audit dilakukan hanya untuk daerah tertentu, Iskardo memastikan bahwa proses audit dilakukan secara menyeluruh untuk cakada di Pilgub Lampung dan cakada di 15 kabupaten/kota.
Iskardo juga tak mau berspekulasi terhadap kemungkinan adanya calon kepala daerah yang ada di Lampung terkait aliran dana teroris.
“Jangan bergosip, kurang pas untuk (pilkada) Lampung yang kondusif ini,” ujar Iskardo lagi.
Sebelumnya, Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika meminta Bawaslu bergerak terkait dugaan adanya aliran dana teroris kepada calon kepala daerah.
“Harus ke Bawaslu dulu yah, karena terkait Pikada,” ujar Helmy singkat.
Polemik soal aliran dana teroris yang diduga digunakan untuk dana kampanye cakada ini pertama kali dilontarkan oleh pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan.
Ia mengaku mendapatkan informasi awal terkait Cakada yang terkait TPPU dan berafiliasi terkait penggunaan dana teroris.
Berdasarkan sumber intelijen jaringan NII Crisis Center, terdapat indikasi salah satu peserta pilkada terkait dengan Lembaga Lembaga Amil Zakat Baitul Mal (A) yang pernah digerebek oleh tim Densus 88 beberapa saat lalu.
Modusnya, salah satu pemilik rumah aktivitas kegiatan di salah satu daerah sebelumya berkop yayasan (A). Namun setelah penggerebekan oleh Densus 88 langsung berubah tidak lagi menggunakan kop tersebut.
Bahkan adanya informasi salah satu Cakada meminjam dana miliaran rupiah mencapai Rp25 miliaran kepada pemilik rumah kegiatan tersebut.
Menurut Ken tidak saja saat pilkada, ternyata dugaan uang dari pendanaan dan pencucian uang teroris digunakan telah sejak lama untuk bermain proyek di daerah tersebut.
Atas hal itu Ken meminta PPATK dan BNPT dan lembaga sesuai kewenangannya untuk bergerak menyelusuri aliran dana tersebut kemana saja.
“PPATK sebagaimana pasal UU RI No 80 Tahun 2010 lembaga independen yang dibentuk Presiden dengan kewenangannya melakukan penelusuran informasi dan transaksi keuangan dan rekening para terduga pencucian uang tersebut.
Lanjut Ken, sesuai peraturan bersama ketua Mahkamah Agung, Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan Tahun 2015 tentang Pencatuman indentitas orang dan koperasi dalam daftar terduga teroris dan pemblokiran searah serta merta atas dana milik orang atau koorperasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
