INSIDE POLITIK— Di tengah maraknya narasi bahwa ekonomi Indonesia akan ambruk, sejumlah data resmi justru menunjukkan adanya aktivitas ekonomi dan investasi yang tetap berjalan.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Nilai tersebut melampaui target Presiden sebesar Rp1.905,6 triliun dan menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja.
Tren investasi juga berlanjut pada semester I 2026. BKPM mencatat realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan. Investasi tersebut menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia dan setara dengan 49,5 persen dari target investasi nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.
Data tersebut menunjukkan bahwa klaim bahwa seluruh investor meninggalkan Indonesia perlu diuji dengan data, bukan semata berdasarkan narasi yang beredar di ruang publik.
Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti persoalan kebocoran ekonomi dan aktivitas ilegal yang dinilai dapat mengurangi manfaat kekayaan nasional.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa persoalan Indonesia bukan semata-mata kekurangan kekayaan, melainkan bagaimana kekayaan tersebut dikelola dan bagaimana berbagai kebocoran dapat dihentikan.
“Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita.”
Prabowo juga menyoroti praktik seperti under-invoicing, transfer pricing, pemalsuan laporan perdagangan hingga penyelundupan yang menurut pemerintah menyebabkan kekayaan nasional mengalir keluar secara signifikan.
“Jangan ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar.”
Penertiban Sektor Pertambangan
Upaya penertiban juga dilakukan di sektor pertambangan. Dalam narasi pemerintah, aktivitas pertambangan ilegal menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani agar pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat lebih besar bagi negara.
Sementara itu, PT Timah Tbk mencatat laba bersih Rp2,71 triliun pada semester I 2026. Capaian tersebut bahkan melampaui target laba bersih perusahaan untuk sepanjang 2026 yang ditetapkan sebesar Rp1,61 triliun.
Namun, peningkatan laba perusahaan tetap perlu dilihat secara utuh dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk produksi, harga komoditas, penjualan, biaya serta efisiensi operasional.
Karena itu, satu indikator saja belum cukup untuk menggambarkan keseluruhan kondisi perekonomian nasional.
Prabowo menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Negara kita besar, negara kita luas, dan negara kita sangat, sangat, sangat kaya.”
Karena itu, agenda pemerintah tidak hanya mengejar investasi baru, tetapi juga membenahi tata kelola, memberantas penyelundupan, menertibkan aktivitas ilegal, serta memperbaiki pengelolaan aset dan sumber daya negara.
Prabowo juga mengakui bahwa pekerjaan tersebut bukan perkara mudah.
“Ini tidak ringan. Saya mengerti ini tidak ringan. Tapi, apa boleh buat, apapun harus kita kerjakan untuk supaya negara kita selamat.”
Ukuran Ekonomi Bukan Sekadar Narasi
Pada akhirnya, perdebatan mengenai apakah Indonesia sedang menghadapi ancaman kemunduran atau justru berada dalam fase kebangkitan tidak cukup dijawab melalui narasi politik maupun pernyataan di media sosial.
Data investasi memang menunjukkan aktivitas penanaman modal tetap kuat. Pada 2025, investasi mencapai Rp1.931,2 triliun, sedangkan pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun.
Namun, ukuran keberhasilan ekonomi juga perlu dilihat dari indikator lain, seperti pertumbuhan lapangan kerja, daya beli masyarakat, harga kebutuhan pokok, penerimaan negara, produktivitas, kualitas pelayanan publik, serta seberapa besar manfaat pertumbuhan tersebut dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, narasi bahwa Indonesia akan ambruk maupun klaim bahwa Indonesia sedang bangkit sama-sama perlu diuji dengan data.
Sebab ukuran sebenarnya bukan siapa yang paling keras berbicara, melainkan apakah kekayaan Indonesia yang besar mampu dikelola secara transparan, produktif, dan pada akhirnya memberikan manfaat yang semakin nyata bagi kesejahteraan rakyat.***
