INSIDE POLITIK- Anggaran makan dan minum atau mamin di kantor-kantor pemerintah kembali jadi sorotan. Mahasiswa Magister Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (USBRJ) sekaligus mantan Ketua DPC GMNI Bandar Lampung periode 2020–2024, Ichwan Aulia, melontarkan gagasan yang cukup menarik.
Menurut Ichwan, pemerintah daerah perlu berani memangkas anggaran makan dan minum untuk rapat maupun kegiatan dinas. Menariknya, ia mengusulkan agar menu konsumsi di kantor pemerintah diselaraskan dengan standar Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Gagasan ini dinilai bukan cuma soal menghemat anggaran, tetapi juga menjadi bentuk solidaritas dan keteladanan pejabat publik terhadap masyarakat.
“Selama ini, alokasi anggaran makan dan minum rapat serta kegiatan dinas di instansi pemerintah tergolong cukup besar. Sudah saatnya ada keberanian untuk melakukan reformasi belanja anggaran ini,” ujar Ichwan Aulia dalam keterangannya di Bandar Lampung.
Menurutnya, dibandingkan menyediakan konsumsi rapat dengan anggaran yang besar dan menu yang cenderung eksklusif, pemerintah bisa menggunakan standar menu MBG yang memiliki nilai gizi terukur.
“Daripada menyajikan menu konsumsi kantor yang cenderung mewah dan eksklusif, lebih baik disesuaikan dengan porsi dan menu standar MBG,” katanya.
Pangkas Mamin, Anggaran Bisa Dialihkan untuk Rakyat
Ichwan menilai anggaran konsumsi rapat dan kegiatan dinas di lingkungan Pemda maupun DPRD berpotensi menyedot dana hingga miliaran rupiah setiap tahun.
Karena itu, ia mengusulkan pemangkasan belanja makan dan minum antara 30 hingga 50 persen.
Anggaran hasil efisiensi tersebut, menurutnya, bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih menyentuh langsung masyarakat.
Mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, penanganan stunting, pelayanan kesehatan, hingga memperluas jangkauan program pemenuhan gizi.
“Ini bukan sekadar soal matematika anggaran. Ini soal keberanian untuk menentukan prioritas. Anggaran yang berasal dari rakyat harus memberikan dampak sebesar-besarnya untuk rakyat,” tegasnya.
Menu MBG untuk Kantor Pemerintah?
Usulan Ichwan cukup sederhana tetapi menarik perhatian.
Jika anak-anak sekolah, anak usia dini, ibu hamil dan ibu menyusui mendapatkan makanan sehat dengan standar biaya yang terukur melalui program MBG, menurutnya tidak ada alasan bagi kantor pemerintah untuk terus menggunakan anggaran konsumsi secara berlebihan.
Ia menilai penerapan standar menu MBG di lingkungan pemerintahan juga dapat menjadi simbol kesederhanaan dan solidaritas sosial.
“Aparatur negara harus memberikan contoh hidup sederhana dan solider dengan program prioritas pemerintah,” ujarnya.
Dengan kata lain, pejabat dan aparatur pemerintah bisa ikut menerapkan semangat efisiensi yang selama ini terus digaungkan pemerintah pusat.
UMKM, Petani dan Nelayan Bisa Ikut Merasakan Manfaat
Tak hanya bicara soal pemangkasan anggaran, Ichwan juga mendorong agar pengadaan konsumsi di lingkungan pemerintah melibatkan pelaku ekonomi lokal.
Menu yang digunakan, menurutnya, dapat menyerap bahan pangan dari petani dan nelayan lokal serta melibatkan UMKM kuliner.
Dengan pola tersebut, anggaran pemerintah tidak hanya habis untuk konsumsi kegiatan, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Pengadaan makanan untuk instansi pemerintah harus bisa memberikan efek ekonomi. Petani, nelayan dan UMKM lokal harus ikut mendapatkan manfaat,” katanya.
Langkah ini dinilai dapat menciptakan perputaran ekonomi lokal yang lebih luas dan sekaligus mendorong proses pengadaan yang transparan.
Bukan Sekadar Hemat, Tapi Soal Keteladanan
Bagi Ichwan, gagasan memangkas anggaran mamin kantor bukan berarti mengabaikan kebutuhan kegiatan pemerintahan.
Namun, ia menilai perlu ada perubahan cara pandang dalam menggunakan anggaran publik.
Pejabat publik dan aparatur pemerintah, kata dia, perlu menunjukkan keteladanan dalam menggunakan uang negara.
Jika masyarakat diminta memahami pentingnya efisiensi, maka pemerintah juga harus menjadi pihak pertama yang memberikan contoh.
“Kalau anak-anak sekolah dan masyarakat bisa mendapatkan makanan sehat bergizi dengan standar biaya yang terukur, tidak ada alasan bagi pejabat atau kantor pemerintah untuk terus menggunakan standar anggaran konsumsi berlebihan,” ujarnya.
Ichwan berharap gagasan tersebut dapat menjadi bahan diskusi bagi pemerintah daerah maupun DPRD dalam menyusun kebijakan anggaran ke depan.
Menurutnya, efisiensi bukan berarti sekadar memangkas angka di atas kertas.
Lebih dari itu, efisiensi harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Mari kita pangkas anggaran mamin kantor yang berlebihan dan salurkan dampaknya untuk kesejahteraan masyarakat luas,” pungkas alumni pimpinan GMNI dua periode tersebut.***
