INSIDE POLITIK — Ada yang berbeda dari pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Sebanyak 152 pejabat struktural dan fungsional resmi dilantik di halaman Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (2/9/2026).
Bukan sekadar seremoni, lokasi pelantikan sengaja dipilih di tengah aktivitas pelayanan masyarakat. Warga yang sedang mengurus berbagai keperluan di MPP pun ikut menjadi saksi pengambilan sumpah jabatan para pejabat tersebut.
Pesannya jelas: jabatan di pemerintahan bukan hanya soal posisi, pangkat, atau kewenangan. Ujungnya harus kembali kepada masyarakat melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan benar-benar terasa manfaatnya.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto.
Total 152 pejabat yang dilantik terdiri dari 45 pejabat administrator, 56 pejabat pengawas, dan 51 pejabat fungsional.
Selain itu, terdapat empat ASN yang mendapat tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Rinciannya, tiga orang mengisi jabatan administrator dan satu orang untuk jabatan pengawas.
Jangan Sampai Warga Datang Bawa Masalah, Pulang Masih Bawa Masalah
Dalam arahannya, Supriyanto memberikan pesan tegas kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik.
Menurutnya, jabatan bukan sekadar posisi dalam struktur birokrasi. Jabatan merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Ada alasan mengapa pelantikan ini dilaksanakan di halaman MPP. Karena momentum ini dapat dilihat dan dihadiri oleh masyarakat yang sedang menjalankan pelayanan. Jabatan yang kita emban harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang baik,” kata Supriyanto.
Pemilihan MPP sebagai lokasi pelantikan juga menjadi simbol bahwa birokrasi tidak boleh kehilangan orientasi.
Pejabat pemerintah, kata Supriyanto, harus selalu mengingat siapa yang menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan dan kewenangan yang dijalankan.
“Harus kita sadari, siapa yang akan kita layani? Tentu masyarakat. Apa yang kita lakukan, inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Supriyanto meminta pejabat yang baru dilantik benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat.
Ia mengingatkan agar warga tidak dibuat bolak-balik mengurus persoalan yang sama akibat pelayanan yang tidak tuntas.
“Jangan sampai masyarakat datang membawa persoalan dan pulang membawa persoalan. Semua masalah masyarakat harus tuntas. Jangan membawa persoalan yang sama saat pulang,” ujarnya.
Aspirasi Warga Jadi Pengingat Birokrasi
Ada hal lain yang menarik dari pelantikan tersebut. Di sekitar lokasi MPP terdapat tulisan aspirasi masyarakat yang terpampang dan menjadi bagian dari suasana kegiatan.
Bagi Supriyanto, keberadaan aspirasi tersebut bukan sekadar tulisan. Suara masyarakat harus menjadi perhatian dan dapat dijadikan bahan evaluasi pemerintah dalam menjalankan tugas maupun menentukan kebijakan.
Dengan kata lain, birokrasi dituntut tidak hanya bekerja berdasarkan laporan di atas meja, tetapi juga memahami persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ekonomi Lampung Selatan Tumbuh 5,71 Persen
Dalam kesempatan tersebut, Supriyanto juga menyampaikan sejumlah capaian positif Kabupaten Lampung Selatan.
Salah satunya terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 5,71 persen.
Capaian tersebut dinilai perlu dipertahankan dan terus didorong melalui kinerja birokrasi yang semakin solid, efektif, serta berorientasi pada hasil.
Menurut Supriyanto, keberhasilan pemerintah seharusnya tidak hanya dilihat dari banyaknya penghargaan yang diperoleh.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar manfaat kebijakan pemerintah bisa dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan pemerintah tidak diukur dari seberapa banyak penghargaan yang didapat, tetapi dari seberapa besar manfaat yang kita berikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Pejabat Baru Diminta Langsung Tancap Gas
Dengan dilantiknya 152 pejabat tersebut, Supriyanto meminta seluruh pejabat segera memahami tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing.
Mereka dituntut mampu memastikan roda pemerintahan tetap berjalan efektif dan pelayanan publik semakin baik.
Ia juga menekankan pentingnya kekompakan dalam menjalankan birokrasi. Sebab, target pembangunan daerah tidak mungkin dicapai jika setiap perangkat pemerintahan berjalan sendiri-sendiri.
“Saya percaya dengan birokrasi yang solid mampu menjadikan Lampung Selatan maju menuju Indonesia Emas. Berikan yang terbaik di mana pun kita berada,” kata Supriyanto.
Pelantikan di halaman MPP akhirnya bukan hanya menjadi agenda pergantian atau pengisian jabatan.
Lebih dari itu, momentum tersebut menjadi pengingat bagi para pejabat bahwa setiap kewenangan yang diberikan pemerintah memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab kepada masyarakat.
Kini, setelah resmi dilantik, tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa pesan tersebut bukan sekadar ucapan dalam seremoni, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pelayanan sehari-hari.
