INSIDE POLITIK- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat sinergi dengan Perusahaan Umum (Perum) DAMRI untuk menghadirkan kembali layanan transportasi Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang akan melayani masyarakat dari Kalianda menuju sejumlah kota besar di Pulau Jawa.
Rencananya, layanan bus DAMRI dengan trayek Kalianda–Jakarta, Kalianda–Bandung, dan Kalianda–BSD mulai beroperasi paling lambat pada September 2026.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Pemkab Lampung Selatan bersama jajaran Perum DAMRI Cabang Lampung yang dipimpin Asisten Administrasi Umum (Adum) Setdakab Lampung Selatan, Edy Firnandi, di Ruang Rapat Asisten Adum, Selasa (28/7/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri General Manager Perum DAMRI Cabang Lampung Resta Mahardika beserta jajaran, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Wahidin Amin, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Lampung Selatan Djuanda, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
General Manager Perum DAMRI Cabang Lampung, Resta Mahardika, mengatakan pihaknya menargetkan layanan komersial tersebut sudah dapat beroperasi paling lambat pada September 2026.
Menurutnya, survei lapangan yang dilakukan bersama pemerintah daerah telah menghasilkan sejumlah titik yang diproyeksikan menjadi lokasi naik dan turun penumpang di wilayah Kalianda.
“Insyaallah paling lambat bulan September layanan komersial sudah bisa kita mulai. Lokasi yang telah disurvei berada di aset milik pemerintah daerah yang nantinya akan menjadi titik naik dan turun penumpang sekaligus mendukung pelayanan DAMRI di Lampung Selatan,” ujar Resta.
Pada tahap awal, DAMRI akan mengoperasikan armada Executive dan Royal Class untuk melayani rute menuju Jakarta, Bandung, hingga BSD, sehingga masyarakat memperoleh layanan transportasi yang lebih nyaman.
Selain mengembangkan layanan komersial, DAMRI juga menawarkan peluang kerja sama dalam pengoperasian angkutan perintis dan angkutan pariwisata melalui kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat, hingga Kementerian Perhubungan.
Menurut Resta, potensi sektor pariwisata di Lampung Selatan sangat besar sehingga membutuhkan dukungan sistem transportasi yang terintegrasi dan mudah dijangkau masyarakat.
“Potensi wisata di Lampung Selatan sangat besar. Kami berharap ke depan tidak hanya layanan komersial yang berjalan, tetapi juga angkutan perintis dan angkutan pariwisata sehingga manfaatnya semakin luas bagi masyarakat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah alternatif lokasi pelayanan DAMRI juga dibahas, di antaranya kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP), Kebun Edukasi, Terminal Kalianda, serta kawasan Gedung Olahraga Way Handak (GWH) Kalianda.
Berdasarkan hasil survei awal, kawasan di depan MPP dinilai sebagai lokasi paling strategis untuk dijadikan pusat layanan DAMRI karena dinilai mampu mendukung operasional layanan komersial, angkutan perintis, hingga angkutan pariwisata secara terintegrasi.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan, Edy Firnandi, menegaskan bahwa rencana menghidupkan kembali layanan DAMRI merupakan tindak lanjut arahan Bupati Lampung Selatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat.
Menurut Edy, selama ini masyarakat yang hendak menggunakan layanan DAMRI menuju Jakarta maupun kota-kota lain di Pulau Jawa masih harus menuju Bakauheni terlebih dahulu. Kondisi tersebut dinilai kurang efektif dan sering menjadi keluhan masyarakat.
“Harapan masyarakat sangat besar agar DAMRI kembali hadir di Lampung Selatan. Kehadiran layanan ini nantinya akan memudahkan masyarakat dalam mengakses transportasi antarkota tanpa harus menuju Bakauheni terlebih dahulu,” ujarnya.
Ia juga memastikan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan siap memfasilitasi berbagai kebutuhan guna merealisasikan kerja sama tersebut, termasuk menyiapkan skema pemanfaatan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan DAMRI. Nanti bentuk kerja sama dan pemanfaatan aset daerah akan dibahas lebih lanjut agar seluruh proses berjalan sesuai regulasi,” kata Edy.
Melalui sinergi tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap layanan DAMRI dapat kembali hadir sebagai solusi transportasi yang lebih mudah diakses masyarakat, sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendukung sektor pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.***
