INSIDE POLITIK- Anggaran sebesar Rp2 miliar untuk belanja makan dan minum jamuan tamu Wali Kota Bandar Lampung menuai sorotan publik di tengah berbagai persoalan infrastruktur dan lingkungan yang belum terselesaikan.
Kebijakan tersebut dinilai memunculkan pertanyaan mendasar terkait transparansi dan prioritas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung, terutama saat kondisi jalan rusak dan banjir masih menjadi masalah rutin yang dirasakan masyarakat.
Sorotan Publik terhadap Prioritas Anggaran
Sejumlah pihak mempertanyakan alokasi anggaran tersebut, termasuk frekuensi jamuan, jumlah tamu, serta latar belakang penerima jamuan yang menggunakan dana publik.
Kritik menguat karena di sisi lain, masyarakat masih menghadapi persoalan mendasar seperti banjir tahunan yang kerap menimbulkan kerugian bahkan korban jiwa.
Selain itu, keterbatasan ruang terbuka hijau dan fasilitas publik juga menjadi perhatian, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan sehat dan sarana olahraga belum terpenuhi secara optimal.
Perbandingan dengan Bantuan Sosial
Sorotan juga muncul ketika membandingkan besaran anggaran jamuan tamu dengan bantuan yang diterima warga terdampak banjir. Bantuan yang diberikan dinilai relatif kecil, berupa santunan sekitar Rp1 juta dan bantuan beras.
Kondisi ini memperkuat persepsi ketimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah, terutama dalam merespons kebutuhan masyarakat secara langsung.
Infrastruktur dan Akses Publik Jadi Keluhan
Selain banjir, kondisi infrastruktur jalan juga menjadi keluhan. Sejumlah ruas jalan di Kota Bandar Lampung dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari berlubang hingga sulit dilalui, termasuk di kawasan permukiman seperti Jalan Tirtaria Way Kandis.
Permasalahan ini dinilai berdampak pada aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat sehari-hari.
Desakan Transparansi
Publik mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), untuk lebih transparan dan akuntabel dalam penggunaan anggaran.
Keterbukaan informasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar digunakan sesuai kebutuhan prioritas.
Hingga kini, belum ada penjelasan rinci terkait penggunaan anggaran jamuan tamu tersebut, termasuk mekanisme perencanaan dan realisasinya.***
