InsidePolitik—Pasangan Arinal-Sutono akan membawa enam program dan enam misi jika menang di Pilgub Lampung.
Hal ini berdasarkan salinan visi misi dan program kerja yang akan dijalankan menghadapi Pilkada serentak 2024.
Dalam salinan tersebut disampaikan sebagai partai ideologis, PDI Perjuangan telah berikhtiar dan berjuang secara konsisten mewujudkan cita-cita proklamasi dan ideologi Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ikhtiar tersebut telah dimulai oleh Presiden Soekarno, dilanjutkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri serta semua Kepala Daerah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan bertekad untuk melaksanakan amanat konstitusi.
Hal tersebut dilakukan dengan memastikan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, termasuk oleh Kepala Daerah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan mengutamakan keadilan atau pemerataan untuk tumbuh bersama.
Keadilan tersebut adalah pemerataan kesempatan (kesempatan pendidikan, kesempatan akses sumber daya alam dan modal, kesempatan akses infrastruktur, dan kesempatan berusaha) bagi semua rakyat daerah.
Kesempatan itu tidak hanya pemerataan pendapatan. Lebih dari itu adalah terwujudnya pemerataan kesempatan melalui peningkatan kemampuan produktif rakyat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk siap mengisi setiap peluang ekonomi yang terbuka.
Untuk itu, pada perhelatan Pilgub Lampung tahun 2024, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung PDI Perjuangan akan mengusung visi yang dikontekstualisasikan dengan persoalan tantangan, dan peta potensi Provinsi Lampung baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia di daerah.
Visi tersebut diterjemahkan dan dijabarkan secara konkrit sesuai dengan dan menjawab permasalahan daerah untuk mewujudkan cita cita proklamasi dan ideologi Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kerangka berpikir dan kerangka kerja dalam mewujudkan visi ini adalah Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan berkepribadian di Bidang Kebudayaan dan dibidang politik.
Cagub dan Cawagub PDI Perjuangan harus membangun kekuatan kedaulatan rakyat dengan menjamin hak-hak rakyat atas dasar perlindungandan penegakan hukum bagi semua tanpa diskriminasi, menjamin partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pembangunan, dan membangun birokrasi bersih dari korupsi, serta melayani kepentingan rakyat.
Aset-aset produktif rakyat akan dijamin dan dilindungi untuk menegaskan kedaulatan rakyat yang menjamin hajat hidupnya secara layak. Di bidang ekonomi, berarti pembangunan daerah harus memperkuat ekonomi rakyat dengan menyiapkan kekuatan produktif, agar mampu berpartisipasi memanfaatkan semua peluang ekonomi untuk kesejahteraan dalam semangat tumbuh bersama.
Kedaulatan pangan, koperasi dan UMKM, pemberdayaan masyarakat, kemitraan dengan korporasi menjadi prioritas dalam membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi daerah. Petani, nelayan, peternak, pengrajin, usaha rumahan, dan pedagang kecil harus diberdayakan dan dibantu.
Bantuan tersebut berupa pemberdayaan, akses modal, dan akses pasar untuk tumbuh berkembang menjadi kekuatan produktif rakyat demi mewujudkan prinsip berdikari di bidang ekonomi sekaligus mewujudkan keadilan sosial.
Di bidang kebudayaan, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur PDI Perjuangan harus memajukan kebudayaan daerah sebagai puncak-puncak kebudayaan nasional sekaligus meneguhkan jati diri sebagai bangsa yang berbeda-beda tapi tetap satu.
Keragaman budaya adalah kekuatan bangsa kita oleh karena itu semua manifestasi budaya lokal dan wujud apa pun harus dilestarikan, dipromosikan, dan dikembangkan menjadi kekuatan pemersatu bangsa dan kekuatan identitas bangsa Indonesia.
