INSIDE POLITIK- Pemerintah Provinsi Lampung langsung mengawali tahun 2026 dengan langkah konkret. Pada hari pertama kerja setelah pergantian tahun, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta pusat layanan publik, termasuk RSUD Abdul Moeloek, Jumat (2/1/2026). Sidak ini menjadi sinyal bahwa pelayanan publik dan kedisiplinan aparatur tetap menjadi prioritas sejak awal tahun.
Langkah tersebut dinilai penting karena awal tahun kerap menjadi masa transisi yang rawan penurunan kinerja. Dengan turun langsung ke lapangan, Pemprov Lampung ingin memastikan roda pemerintahan dan layanan kepada masyarakat tidak melambat, terutama pada sektor-sektor vital.
Sidak Serentak di OPD
Sidak dilakukan secara serentak oleh tiga tim. Tim pertama dipimpin langsung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, tim kedua dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, dan tim ketiga oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung Sulpakar.
Fokus utama sidak di OPD adalah kehadiran ASN, kesiapan pelayanan, serta kepatuhan terhadap jam kerja. Gubernur menegaskan bahwa disiplin aparatur bukan sekadar soal absensi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.
“Sidak ini untuk memastikan disiplin ASN benar-benar dijalankan dan kinerja perangkat daerah berjalan sesuai tugas dan fungsinya,” ujar Rahmat Mirzani Djausal saat meninjau sejumlah OPD dan biro di lingkungan Setda Provinsi Lampung.
Menurutnya, penegakan disiplin merupakan bagian dari komitmen Pemprov Lampung dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Regulasi tersebut menjadi rujukan agar birokrasi tetap profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Hasil Sementara Kehadiran ASN
Dari hasil pemantauan di lapangan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mulyadi Irsan menyampaikan bahwa tingkat kehadiran ASN di 15 OPD yang disidak tergolong baik. Meski demikian, ia menilai masih ada ruang perbaikan melalui pembinaan dan pengawasan berkelanjutan.
“Kesadaran sudah cukup baik, tetapi tetap perlu dukungan dan pembinaan bagi ASN yang belum maksimal,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Asisten Administrasi Umum Sulpakar. Ia menekankan bahwa sidak tidak dimaksudkan sebagai langkah represif, melainkan sebagai pengingat bahwa disiplin dan tanggung jawab adalah fondasi utama pemerintahan yang melayani masyarakat.
“Disiplin ASN berpengaruh langsung pada kepercayaan publik terhadap pemerintah,” katanya.
Fokus Layanan Kesehatan di RSUD Abdul Moeloek
Selain kantor pemerintahan, Gubernur juga melakukan sidak ke RSUD Abdul Moeloek (RSUDAM), rumah sakit rujukan utama di Provinsi Lampung. Kunjungan ini menegaskan bahwa sektor kesehatan tetap menjadi perhatian utama, terutama karena RSUDAM menjadi rujukan terakhir pasien dari kabupaten dan kota se-Lampung.
“Semua rujukan terakhir dari kabupaten dan kota itu ke Abdul Moeloek. Tidak ada rumah sakit lain lagi, sehingga pelayanannya harus tetap optimal,” tegas Gubernur.
Dalam sidak tersebut, Gubernur meninjau langsung Instalasi Farmasi, poliklinik umum, Instalasi Gawat Darurat, hingga ruang rawat inap bedah. Ia juga berdialog dengan tenaga kesehatan serta pasien untuk mendengar langsung kondisi pelayanan di lapangan.
Penguatan Fasilitas dan Teknologi Medis
Gubernur mengakui bahwa RSUDAM saat ini menghadapi tantangan kelebihan kapasitas seiring tingginya jumlah pasien rujukan. Karena itu, Pemprov Lampung mendorong peningkatan fasilitas, kualitas layanan, dan pemanfaatan teknologi medis.
“Saya sudah minta Pak Sekda mendukung penuh kebutuhan RSUDAM. Tahun 2026 ini, RSUD Abdul Moeloek akan memiliki fasilitas LASIK dan menjadi rumah sakit pertama di wilayah Sumbagsel yang menyediakan layanan tersebut,” kata Gubernur.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga memperkuat posisi RSUDAM sebagai pusat rujukan regional.
Suara Pasien
Di sela-sela sidak, Gubernur menyempatkan diri berbincang dengan pasien. Sutrisno (62), warga Gunung Sugih, Lampung Tengah, mengaku puas dengan pelayanan yang diterimanya selama menjalani perawatan.
“Saya kemoterapi tulang sudah tiga tahun pakai BPJS. Alhamdulillah pelayanannya sangat baik,” ujarnya.
Testimoni ini menjadi gambaran langsung dampak pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Implikasi ke Depan
Sidak di hari pertama kerja 2026 ini mencerminkan upaya Pemprov Lampung menjaga ritme kerja birokrasi sejak awal tahun. Dengan pengawasan langsung dan dorongan peningkatan layanan, pemerintah daerah berharap kepercayaan publik terhadap layanan pemerintahan dan kesehatan terus terjaga.
Ke depan, konsistensi pengawasan dan pembinaan ASN serta penguatan fasilitas publik akan menjadi faktor penting dalam memastikan pelayanan tidak hanya berjalan, tetapi juga terus membaik sesuai kebutuhan masyarakat.***
