INSIDE POLITIK– Dunia pendidikan di Lampung kembali dikejutkan oleh peristiwa keracunan massal yang menimpa puluhan siswa SMA Negeri 4 Kotabumi. Insiden ini terjadi pada Senin (29/9/2025) setelah para siswa menyantap menu dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan pemerintah pusat.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Lampung Utara, Drs. Ahmad Alamsyah, MM, mengungkapkan bahwa sebanyak 51 siswa menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Dari jumlah itu, 32 siswa dirawat di RS Handayani, sedangkan 19 lainnya mendapat perawatan di RSU Ryacudu. “Gejala yang dialami para siswa meliputi mual, muntah, sakit perut, hingga pusing. Semua muncul usai mereka menyantap makanan program MBG,” jelas Ahmad.
Seorang siswi kelas 12 menuturkan kronologi sebelum insiden terjadi. Menu makan siang yang disediakan berupa lauk ayam, namun kondisinya dinilai tidak layak konsumsi. “Ayam yang pertama kali dibagikan sudah berlendir dan berbau. Setelah ada protes dari pihak sekolah, ayam itu diganti dengan yang baru. Tapi setelah dimakan, banyak teman yang jatuh sakit,” ungkap siswi tersebut.
Kejadian ini menambah panjang daftar persoalan yang membayangi pelaksanaan program MBG. Sejak awal diluncurkan, program ini mendapat sorotan terkait kualitas makanan, mekanisme distribusi, hingga lemahnya pengawasan. Alih-alih memberi jaminan gizi sehat untuk anak didik, justru muncul kekhawatiran bahwa makanan yang dibagikan berpotensi membahayakan kesehatan siswa.
Pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Lampung menilai peristiwa ini tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, ada indikasi lemahnya rantai pengawasan dari penyedia hingga distribusi. “Program MBG seharusnya menyehatkan anak-anak, bukan membuat mereka terbaring di rumah sakit. Kasus ini menandakan ada masalah serius dalam pengelolaan kualitas pangan,” tegasnya.
Reaksi keras juga datang dari orang tua siswa. Banyak dari mereka mengaku trauma dan meminta anak-anak mereka untuk sementara tidak mengonsumsi makanan MBG sebelum ada jaminan keamanan dari pemerintah. “Kami titipkan anak-anak ke sekolah untuk belajar, bukan untuk jadi korban. Pemerintah harus bertanggung jawab penuh,” ujar salah satu wali murid dengan nada kecewa.
Pihak sekolah sendiri turut meminta evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Kepala sekolah menegaskan bahwa keselamatan siswa harus ditempatkan di atas segala kepentingan politik maupun program pemerintah.
Kasus SMA Negeri 4 Kotabumi ini kini mendorong publik mendesak langkah konkret. Pihak kepolisian dan Dinas Kesehatan diminta segera mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium, sementara penyedia katering wajib diperiksa. Selain itu, DPRD dan instansi terkait juga diminta mengawasi lebih ketat jalannya program MBG agar tidak lagi menimbulkan korban.
Tragedi ini bukan sekadar insiden keracunan massal, melainkan tamparan keras bagi kredibilitas pemerintah dalam menjalankan program strategis nasional. Jika tidak segera diperbaiki, MBG yang semula dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa justru bisa berubah menjadi ancaman kesehatan yang serius.
Kini publik menunggu jawaban: apakah pemerintah berani mengambil langkah tegas, ataukah kasus ini hanya akan menjadi catatan kelam lain dalam perjalanan program Makan Bergizi Gratis?***
