INSIDE POLITIK– Menjelang aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh berbagai elemen mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Lampung pada Senin, 1 September 2025, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa seluruh pelayanan publik akan tetap berjalan normal tanpa hambatan. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan selama demonstrasi berlangsung.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menjelaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari eselon 2 hingga eselon 4 tetap melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. “Kami memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan optimal. ASN di lingkungan Pemprov Lampung tetap bekerja seperti biasa, sambil ikut menjaga situasi tetap kondusif. Para demonstran adalah generasi muda Lampung, anak-anak kita sendiri, dan kita bertanggung jawab untuk memastikan mereka dapat menyampaikan aspirasi dengan aman dan damai,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Riswandi. Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi, namun tetap harus memperhatikan ketertiban umum. “Kami mendukung hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, tetapi tidak boleh mengganggu pelayanan publik. ASN tetap bekerja seperti biasa, dan pelayanan untuk masyarakat harus tetap berjalan tanpa hambatan,” kata Rendi.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Slamet Riadi, menambahkan bahwa pelayanan pajak dan kesamsatan di 15 kabupaten/kota tetap beroperasi normal. “Unjuk rasa adalah hak yang diperbolehkan, namun pelayanan publik, terutama layanan pajak, tetap berjalan. Wajib pajak tetap bisa melaksanakan kewajibannya tanpa terganggu,” jelas Slamet.
Dari sektor pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amrico, menegaskan bahwa proses belajar-mengajar tetap berlangsung seperti biasa. “Anak-anak tetap masuk sekolah tepat waktu, pulang sesuai jadwal, dan guru-guru, wali kelas, serta kepala sekolah memastikan kegiatan belajar tetap berjalan. Jika ada siswa yang tidak hadir, pihak sekolah akan menghubungi orang tua untuk memastikan apakah mereka di rumah atau ikut aksi. Prinsip utama adalah menjaga kondusivitas bersama,” jelas Thomas.
Thomas menambahkan bahwa keyakinan akan kelancaran proses belajar-mengajar ini didasari pada semangat kebersamaan masyarakat Lampung. “Kami percaya bahwa para peserta aksi adalah bagian dari masyarakat Lampung yang akan menjaga ketertiban, keamanan, dan kondusivitas. Jadi, seluruh elemen pemerintah dan masyarakat akan saling mendukung agar aksi mahasiswa berjalan damai sekaligus pelayanan publik tetap berjalan lancar,” katanya.
Selain itu, Pemprov Lampung juga menyiapkan koordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI untuk memastikan pengamanan jalannya aksi. Petugas akan ditempatkan di titik-titik strategis untuk mengatur arus lalu lintas, mengantisipasi potensi kerumunan berlebih, dan menjamin keselamatan mahasiswa maupun masyarakat sekitar.
Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap unjuk rasa dapat berlangsung aman dan tertib, sambil memastikan pelayanan publik di semua sektor—pemerintahan, pendidikan, dan layanan masyarakat—tetap berjalan tanpa hambatan. Kesiapan ini menunjukkan komitmen Pemprov Lampung dalam menjaga hak warga untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.***
