InsidePolitik–Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang meminta agar pembongkaran pagar laut tidak terburu-buru terkesan melawan instruksi dari Presiden Prabowo.
Sebab pembongkaran pagar laut yang dilakukan oleh personel TNI Angkatan Laut tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau kita menelisik lebih jauh bahwa penyataan atau keterangan menteri KKP ini adalah bagian dari penolakan harus terhadap perintah Presiden Prabowo dalam melakukan pembongkaran terhadap pagar laut tersebut,” Direktur Eksekutif Advokasi Indonesia Raya, Fadli Rumakefing.
Ia menegaskan bahwa pemagaran laut di pesisir Tangerang itu telah merampas ruang lingkup dan ruang hidup serta mengganggu aktivitas nelayan yang ada di sana.
Dengan begitu, mereka sangat mendukung keberanian Prabowo Subianto memerintahkan pembongkaran pagar tersebut.
“Hal ini menunjukkan keberanian Prabowo, kebijakannya pro terhadap rakyat, bangsa dan negara,” ungkapnya.
Dalam momentum 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo dalam kabinet Merah Putih, Advokasi Indonesia Raya berharap agar Presiden melakukan evaluasi terhadap menteri-menteri di dalam kabinet Merah Putih.
“Para menteri harus dievaluasi kalau terindikasi tidak bisa kerja, terindikasi mulai melakukan gerakan tambahan, pembangkangan secara halus halus serta terindikasi menjadi bagian dari proxy-proxy asing. Yah mau ngak mau harus dilakukan pembersihan,” pungkasnya.
