InsidePolitik–Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah dan stakeholder di bidang pendidikan untuk meningkatkan pengawasan di sekolah karena maraknya kasus bullying atau perundungan yang dilakukan anak remaja.
Ia juga mendorong Pemerintah memperbanyak program-program anti-bullying di sekolah.
“Maraknya kasus perundungan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur harus menjadi evaluasi bersama. Pemerintah dan pihak-pihak terkait harus memperketat pengawasan di lingkungan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah,” ujar Puan dalam keterangannya, Sabtu (14/9).
Beberapa kasus perundungan yang melibatkan anak di bawah umur antara lain adalah peristiwa perundungan yang menimpa siswa sekolah negeri kejuruan di Gorontalo. Korban diduga dipalak dan dipaksa menenggak minuman keras oleh beberapa siswa lainnya di lingkungan sekolah.
Selain itu, peristiwa tragis menimpa siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan. Anak perempuan berusia 13 tahun diperkosa hingga akhirnya meninggal dunia oleh 4 orang pelaku yang merupakan temannya. Usia pelaku berkisar antara 12 hingga 16 tahun.
Bullying juga terjadi di salah satu SMP di Gowa, Sulawesi Selatan, di mana seorang siswa dianiaya oleh teman sekelasnya hingga terkapar. Video perundungan dengan aksi kekerasan itu viral di media sosial.
Puan menyatakan, masih banyaknya kasus perundungan pada anak membuktikan masih ada yang kurang pada sistem pendidikan di Indonesia.
“Harus dicari akar masalahnya itu apa, dan solusi yang komprehensif. Masalah perundungan di sekolah perlu diatasi dari hulu ke hilir, dan pastinya perlu melibatkan lintas sektor. Baik itu pendidikan, sektor perlindungan anak, kesehatan untuk urusan psikologi, sampai bidang hukum,” kata Puan.
