InsidePolitik–Sejumlah anggota DPR RI bercerita modal maju menjadi calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu yang habis hingga Rp20 miliar untuk bisa duduk di Senayan. Mereka juga usul agar pemilu digelar 10 tahun sekali.
Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR, anggota Fraksi NasDem, Muslim Ayub mengungkap modal maju sebagai caleg DPR di atas Rp20 miliar.
Dengan jumlah itu, dia meyakini para anggota DPR saat ini masih memiliki utang.
“Mohon maaf rata-rata kita bukan sedikit menghabiskan uang. Minimal Rp20 miliar ke atas. Enggak ada yang Rp10 miliar,” kata Muslim.
Muslim bercerita bahwa di daerah pemilihannya (dapil), Aceh, untuk satu suara bisa dihargai Rp200 ribu.
Kondisi itu diperburuk dengan praktik money politics yang juga didukung oleh penyelanggara Pemilu, mulai tingkat kecamatan, kabupaten, hingga KPU.
“Kami jujur ya, kalau di Aceh itu luar biasa. Kalau katakan kejam, sangat. Malah per satu satu suara dihitung Rp200 ribu. Coba bayangkan,” katanya.
Muslim karena itu mengusulkan perubahan sistem pemilu. Dia mengusulkan agar pemilu digelar per 10 tahun, dan sistem pemungutan suara dilalukan melalui e-voting. Dia meyakini penggunaan e-voting bisa menekan praktik money poltics di antara penyelenggara pemilu.
“Sistemnya tadi saya katakan, yang pertama memang kita berharap sistemnya tadi e-voting. Saya kebetulan di Muhammadiyah. Kami jam 8 memilih ketua, jam 2 sudah tahu hasilnya,” kata dia.
Muslim Ayub mengusulkan agar pemilihan umum (Pemilu) digelar per 10 tahun.
Usulan itu disampaikan Muslim dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Baleg DPR terkait lanjutan pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Rabu (30/10). Rapat turut dihadiri sejumlah organisasi antara lain Perludem, Komnas Perempuan, hingga PSHK.
Muslim berpendapat bahwa siklus pemilu lima tahunan merupakan waktu yang sebentar.
Anggota Baleg DPR dari Gerindra, Darori Wonodipuro berkelakar bahwa para anggota DPR yang terpilih saat ini masih memikirkan untuk mengembalikan modal maju menjadi caleg.
Darori menjelaskan bahwa faktanya money politics di pemilu saat ini tak terhindarkan. Praktik tersebut juga didukung dengan celah aturan Peraturan KPU. Berdasarkan hasil survei, 78 persen masyarakat memilih dengan menerima amplop.
“Tapi aneh, PKPU sekarang memberi peluang bagi calon kepala daerah boleh senilai Rp100 ribu membeli suvenir, ini akan membuka peluang yang enggak pas gitu. Kasih beras, sarung, dan seterusnya,” kata dia.
Sedangkan untuk maju di Pemilu membutuhkan modal tak sedikit. Minimal, kata Muslim, untuk maju caleg membutuhkan biaya di atas Rp20 miliar.
