InsidePolitik–Mantan Wapres Jusuf Kalla meyakini bakal terjadi perbedaan pendapat di pemerintahan Prabowo sebagai imbas dari tidak adanya oposisi.
“Terjadi di dalam ya, akan terjadi perbedaan pendapatnya di dalam (pemerintahan),” kata JK kepada wartawan di JCC, Jakarta Pusat.
Oleh karenanya, JK meyakini ke depannya akan tetap ada kontrol terhadap rezim Prabowo-Gibran.
Meskipun kritik itu akan hadir dalam bentuk perbedaan pendapat yang terjadi di internal.
“Iya, pasti perbedaan pendapat itu ada,” ujarnya.
Sebelumnya pemerintahan Prabowo-Gibran diprediksi tidak akan memiliki oposisi apabila PDIP juga ikut bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.
Saat ini hanya PDIP pemilik kursi di DPR yang belum bergabung ke Prabowo.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya juga mengonfirmasi akan ada jatah di kabinet buat PDIP apabila jadi masuk koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Muzani belum mengungkap nama maupun posisi kementerian untuk PDIP.
Pada kesempatan itu, Muzani mengonfirmasi bahwa Prabowo sudah memanggil sebagian nama-nama menterinya.
Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto merespons positif wacana partainya akan masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo.
Menurut Hasto, PDIP hingga kini belum mengambil keputusan untuk bergabung atau berada di luar pemerintahan.
Dia mengatakan keputusan tersebut sepenuhnya merupakan wewenang Megawati Soekarnoputri.
“Untuk masuk di Kabinet, ini kan merupakan keputusan strategis yang harus melalui pertimbangan matang,” kata Hasto.
