InsidePolitik—Selain dari politisi Akbar Faizal, dukungan agar Kementerian BUMN di pemerintahan Prabowo juga didukung oleh ekonom Ichsanuddin Noorsy.
Ichsanuddin menyatakan bahwa selain membubarkan Kementerian BUMN dan mendirikan koperasi, perlu ada jaminan bahwa pengelolaan BUMN benar-benar bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
“Untuk pembubarannya oke. Tapi langkah strategisnya tidak hanya koperasi,” ujar Ichsanudin, dalam keterangannya.
Gagasan pembubaran Kementerian BUMN sempat menjadi perdebatan publik ketika tim pakar pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengangkatnya dalam isu Pilpres 2024.
Ichsanudin sendiri mengaku telah lama mengusulkan pembentukan Badan Pengurus dan Pengelola Usaha Milik Negara untuk membedakan antara entitas politik dan bisnis.
“Maksudnya untuk menihilkan campur tangan Parpol, dan birokrat. Kemudian agar indikator-indikator kesuksesan dan kegagalan tidak hanya didasarkan pada ukuran-ukuran korporatif yang ber-Tuhan laba dan akumulasi modal finansial,” jelasnya.
Ichsanudin juga menyoroti akar masalah pengelolaan BUMN yang menurutnya dikuasai oleh mereka yang berasal dari latar belakang kapitalisme korporasi, termasuk dalam proses rekrutmen pimpinan BUMN yang cenderung berasal dari sektor keuangan.
Menurutnya, semua berorientasi pada kinerja keuangan sebagai indikator kesuksesan, yang justru menjauhkan BUMN dari amanat konstitusi ekonomi. Hal ini diperparah dengan para menteri yang menjadi pendukung neoliberal dan fundamentalisme pasar bebas.
“Dampaknya BUMN makin menjauh dari amanat dan perintah ekonomi konstitusi di saat para menterinya pun penyanjung neoliberal dan penegak fundamentalisme pasar bebas,” ujarnya.
Ia memperingatkan bahwa jika pembubaran Kementerian BUMN tidak diiringi dengan penyelesaian akar masalah, maka pembentukan Badan Pengelola dan Pengurus BUMN baru akan bernasib sama seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap gagal dalam menyelesaikan masalah.
“Yakni jauh panggang dari api dalam menyelesaikan masalah,” tandasnya.
Sebelumnya, politisi yang juga Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal mengkritik Kementerian BUMN.
Melalui akun X miliknya, mantan politikus Nasdem itu mengusulkan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan pembubaran Kementerian BUMN.
“Pak Prabowo, realitasnya Kementerian BUMN hanya menjadi beban politik nasional,” jelas Akbar.
Akbar Faizal lantas menyoroti masalah yang muncul dari kementerian ini, terutama terkait dengan keributan politik dan kerumitan ekonomi yang ditimbulkan.
