InsidePolitik–NIK KTP milik dua anak Anies serta milik mantan penyidik KPK Aulia Postiera diduga dicatut untuk mendukung pasangan Dharma Pongreku-Kun Wardhana di Pilgub Jakarta.
Menurut Anies Baswedan NIK KTP kedua anaknya dicatut untuk mendukung Dharma Pongrekun.
Hal ini terlihat di akun X (Twitter) resmi milik Anies, Jumat (16/8/2024), Anies membagikan tangkapan layar situs https://infopemilu.kpu.go.id/. Anies mengaku data NIK-nya tidak dipakai atau dicatut sepihak untuk mendukung cakal calon perseorangan kepala daerah.
“Alhamdulillah, KTP saya aman,” kata Anies.
Anies lalu mengunggah tangkapan layar hasil pengecekan NIK KTP milik kedua anaknya atas nama Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan.
Anies mengatakan NIK kedua anaknya, adik, dan tim yang bekerja sama turut dicatut mendukung bakal calon perseorangan kepala daerah.
“Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen. :),” tulis Anies.
Dalam tangkapan layar yang dibagikan Anies, tertera Mikail dan Kaisar mendukung bakal pasangan calon kepala daerah perseorangan yang didukung, yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.
Selain NIK KTP milik dua anak Anies, belakangan diketahui NIK KTP milik eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Aulia Postiera, juga diduga mengalami hal serupa.
Aulia mengaku menjadi salah satu korban yang identitas nomor induk keluarga (NIK) di kartu tanda penduduknya diduga dicatut sepihak untuk mendukung pasangan calon independen Dharma-Kun.
Hal itu ia ketahui setelah mengecek secara mandiri melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung. Tanpa sepengetahuannya, namanya tercatat sebagai warga yang mendukung paslon independen Dharma-Kun.
“Pagi ini saya mengetahui bahwa data pribadi (NIK) saya termasuk ke dalam pendukung calon bakal kepala daerah perseorangan untuk Pilkada DKI,” kata Aulia dalam unggahan X @apostiera, Jumat (16/8/2024).
Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah sama sekali memberikan dukungan tersebut. Menurutnya, hal itu tidak etis dan melanggar hukum.
“Yang terjadi ini adalah bentuk pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Saya tidak terima data pribadi saya digunakan tanpa izin,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mendesak KPU DKI Jakarta dan Polri untuk bertindak dan melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran itu. Ia juga meminta para warga Jakarta khususnya agar mengecek NIK KTP.
“Saya tidak terima data pribadi saya digunakan tanpa izin. Saya juga meminta KPU dan Polri bertindak untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran ini. Nanti, saat balik ke Indonesia, saya akan buat laporan resmi. Saya akan lapor polisi,” tuturnya.
