InsidePolitik–Ketum PKB Cak Imin menyindir PBNU soal komitmen terhadap konstitusi menyusul kian memanasnya hubungan PBNU vs PKB.
Menurutnya, ada beberapa pihak PBNU terkait dengan komitmen terhadap konstitusi.
Ia menilai orang-orang di PBNU yang ingin menguasai PKB seharusnya tak melakukan hal itu jika memahami konstitusi.
“Kalau kita konsisten kepada konstitusi, maka ekonomi kita tidak terombang-ambing dalam ketidakberdayaan terus menerus,” ujar Cak Imin.
Oleh karena itu, Cak Imin menilai aneh ketika ada segelintir orang yang hendak menguasai PKB.
“Makanya ketika ada segelintir orang PBNU ingin menguasai PKB, saya hanya satu omong, kalau Anda ulama, kalau Anda PBNU mestinya Anda mengerti konstitusi dan konsisten terhadap konstitusi,” jelasnya.
Ia kemudian menegaskan bahwa PKB dan PBNU merupakan dua organisasi yang berbeda, Dengan begitu, PBNU tak berhak mengintervensi langkah PKB.
Cak Imin juga mengingatkan pihak PBNU supaya menghargai ranah masing-masing dan berpijak kepada aturan yang berlaku, seperti aturan terkait partai politik.
Selain itu, Cak Imin mempersilakan PBNU atau pihak mana saja untuk menyampaikan aspirasi terhadap PKB. Aspirasi itu pun nantinya bakal dibahas dalam Muktamar PKB pekan depan.
“PBNU sama PKB ini dua organisasi yang berbeda, tidak ada hubungan, jadi tolong masing-masing menghargai dan berpijak kepada konstitusi negara,” ujar Cak Imin.
“Kami PKB akan muktamar tanggal 24 Agustus di Bali, dan kami meminta [PBNU] menghormati konstitusi PKB, konstitusi partai politik,” lanjutnya.
“Silakan jadi aspirasi semua orang di berbagai tempat, termasuk aspirasi PBNU, PCNU, silakan sampaikan kepada peserta Muktamar. Nanti akan kami godok menjadi masukan,” sambung Cak Imin.
Hubungan PKB dan PBNU belakangan ini tengah memanas. Kedua belah pihak saling terlibat adu mulut hingga melapor ke pihak polisi.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengklaim mendapat ‘mandat Tebuireng’ dari para kiai NU untuk memperbaiki PKB agar kembali sesuai khittah.
Terbaru, Gus Yahya juga telah menemui Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, pada Rabu (14/8). Ia mengaku turut membahas konflik PBNU dan PKB pada pertemuan tersebut.
