InsidePolitik–BPS ternyata masih memakai standar lama sehingga membuat angka kemiskinan di era Jokowi terus turun.
Hal ini diakui oleh Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti yang menyebut cara menghitung angka kemiskinan ekstrem masih menggunakan standar World Bank lama, sebesar US$1,9 per kapita per hari.
Padahal, standar garis kemiskinan terbaru versi World Bank mengacu angka pendapatan baru sebesar US$3,2 per kapita per hari.
Ukuran ini telah diadopsi sejak 2022 melalui angka Purchasing Power Parity (PPP) 2017 dari sebelumnya PPP 2011.
Kata Amalia, belum berubahnya ukuran kemiskinan ekstrem yang digunakan Indonesia, untuk menjaga perbandingan jumlah orang miskin secara historis.
“Kemiskinan ekstrem kita masih pakai US$1,9 supaya membandingkannya sama yang sebelumnya, supaya perbandingannya secara historisnya sama,” ucap Amalia.
Amalia mengatakan, BPS hingga kini belum ada rencana melakukan pengubahan metodologi pengukuran standar kelas miskin ekstrem sesuai standar baru Bank Dunia itu.
“Nanti kita bicarakan lagi. Jadi itu belum lah, kan ini masih proses metodologi kemiskinan yang baru,” ujar Amalia.
Dengan standar lama, jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia per Maret 2024, hanya 0,83 persen dari total penduduk.
Atau turun ketimbang angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 sebanyak 1,12 persen dari total penduduk.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit mempermasalahkan hal ini.
Dengan metodologi ini, hasilnya bisa menyesatkan. Jangan-jangan kelas menengah atau atas, sejatinya masuk kelas bawah karena dihitung dengan standar rendah.
Pada 2023, Bank Dunia menggunakan ukuran paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) senilai US$3,1 maka angka kemiskinan ekstrem mencapai 40 persen.
“Ibu Satu Kahkonen (Country Director World Bank Indonesia) mengatakan dalam pidatonya, ketika anda dapat menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol, tapi garis kemiskinan anda adalah 1,9 dolar AS, anda harus gunakan 3 dolar AS. Seketika 40 persen kita semua menjadi miskin,” kata Sri Mulyani dalam acara World Bank’s Indonesia Poverty Assessment.
