InsidePolitik–Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui banyak kapal laut yang digunakan sebagai angkutan umum sudah berusia tua, namun untuk melakukan upaya peremajaan dan pengadaan baru kapal laut membutuhkan anggaran sekitar Rp1,5 triliun.
Setiap tahunnya terdapat peningkatan permintaan (demand) masyarakat terhadap layanan transportasi laut, baik untuk angkutan penumpang maupun barang, terutama pada momen libur natal dan tahun baru serta perayaan Idul Fitri.
“Terkait dengan penganggaran, tentu sekali lagi harus dihitung dengan cermat. Memang tidak murah, total itu bisa Rp1,5 triliun, dan setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin,” ujar AHY.
Menurutnya saat ini hanya ada 82 kapal angkut yang terdiri dari 50 kapal milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan 32 kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero).
Mengingat upaya peremajaan dan pengadaan baru kapal laut tersebut terkait dengan anggaran negara.
Dirinya pun mengakui diperlukan dukungan politik dalam realisasinya.
“Karena anggaran tidak lepas dari proses politik antara pemerintah dengan parlemen, dengan DPR,” ujar AHY.
Agar tidak terlalu bergantung dan membebani APBN, pihaknya berupaya untuk mencari alternatif pembiayaan yang kredibel untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Untuk peremajaan sekaligus penambahan jumlah kapal juga tengah kami bicarakan skema-skema pembayaran yang kredibel dan bisa lebih cepat ketika kebutuhannya juga memang lebih urgent (mendesak),” tandasnya.
