INSIDE POLITIK– Kondisi ekonomi nasional yang terus menghadapi dinamika global dan tantangan domestik menuntut langkah cepat, terukur, dan inovatif. Para ekonom dan pemerhati ekonomi menekankan perlunya reformasi kebijakan ekonomi yang komprehensif, sejalan dengan aspirasi publik dan kebutuhan fiskal negara.
“Situasi ini bukan kebetulan, melainkan hasil akumulasi kebijakan ekonomi, proses pengambilan keputusan, dan praktik bernegara yang perlu dievaluasi secara mendalam. Reformasi bukan hanya kebutuhan, tetapi urgensi bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” ujar Lili Yan Ing, inisiator Aliansi Ekonom Indonesia, dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/9/2025).
Ia menyoroti tujuh desakan darurat ekonomi yang harus segera ditangani, mulai dari penataan anggaran yang berpihak pada rakyat, peningkatan independensi institusi negara, deregulasi untuk menciptakan iklim usaha kondusif, hingga perlindungan sosial yang tepat sasaran. Lili menekankan bahwa reformasi fiskal tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan legislatif, koordinasi antarinstansi, dan keterlibatan publik.
Filosofi Sumitronomic: Jalan Tengah Fiskal
Sorotan kini tertuju pada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang diharapkan mampu menakhodai fiskal negara dengan pendekatan berpihak pada rakyat. Purbaya diyakini akan menerapkan filosofi Sumitronomic, sebuah strategi ekonomi yang menjadi jalan tengah antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan fiskal. Filosofi ini dipandang sebagai panduan utama penyusunan RAPBN 2026.
Fredi Moses Ulemlem, praktisi hukum dan pengamat politik, menegaskan bahwa RAPBN 2026 menjadi indikator nyata implementasi program pemerintahan Presiden Prabowo. “RAPBN 2026 bukan sekadar angka dan defisit, tetapi manifestasi filosofi Sumitronomic. Tahun ini, kebijakan lebih berimbang, inklusif, dan berkelanjutan, berbeda dari RAPBN sebelumnya yang masih mengikuti tekanan politik dan program populis,” kata Fredi, Rabu (10/9/2025).
Secara teknokratis, RAPBN 2026 dirancang untuk:
Fiskal Berkeadilan – Menjamin anggaran negara berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, dan mendukung pembangunan infrastruktur sosial.
Subsidi Tepat Sasaran– Mendistribusikan subsidi energi, pangan, dan bantuan sosial secara efisien untuk masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya industri besar.
BUMN Keuangan sebagai Motor Ekonomi – Memperkuat peran BUMN dalam pembiayaan domestik, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, serta mendorong investasi strategis di sektor produktif.
Ketahanan Pangan dan Pertanian – Fokus pada pembangunan sektor pangan dan pertanian sebagai fondasi ekonomi nasional, mendukung ketahanan pangan, dan membuka peluang usaha desa dan UMKM.
Digitalisasi dan Modernisasi Fiskal– Memanfaatkan teknologi untuk transparansi, akurasi, dan efisiensi anggaran negara.
Sinergi Eksekutif-Legislatif Kunci Reformasi
Ridwan Gema Puan, pengamat kebijakan publik, menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan DPR RI agar reformasi, termasuk reformasi anggaran, berjalan efektif. Dukungan DPR terhadap program pemerintah diperlukan agar RAPBN mencerminkan keadilan sosial, pertumbuhan inklusif, dan pembangunan berkelanjutan.
Ridwan juga menyampaikan dukungannya terhadap Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang dinilai memiliki komitmen kuat memimpin reformasi di parlemen. “Puan Maharani telah menunjukkan kepemimpinan yang visioner, terutama dalam penyusunan anggaran yang transparan dan berpihak pada rakyat. Perannya menjadi pilar penting agar filosofi Sumitronomic bisa diterapkan secara nyata dalam kebijakan fiskal,” ujarnya.
RAPBN 2026: Menyeimbangkan Kepentingan Fiskal, Sosial, dan Pembangunan
Dengan filosofi Sumitronomic, RAPBN 2026 diharapkan menjadi jalan tengah yang menyeimbangkan kepentingan fiskal, sosial, dan pembangunan nasional. Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya soal angka dan defisit, tetapi juga tentang keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Para pakar menilai, keberhasilan RAPBN 2026 akan menentukan arah perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan, mulai dari penguatan sektor UMKM, pengentasan kemiskinan, hingga stabilisasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, DPR, BUMN, dan sektor swasta, filosofi Sumitronomic diyakini mampu menjadi model reformasi fiskal yang sukses dan dapat ditiru di masa mendatang.***
