INSIDE POLITIK- Warga tidak meminta jalan tol, gedung megah, atau proyek bernilai triliunan rupiah. Mereka hanya meminta satu hal yang sangat sederhana: jangan tutup jalan menuju makam keluarga mereka.
Persoalan akses menuju pemakaman warga di Lampung kini menjadi sorotan setelah muncul dugaan jalan tersebut diblokir oleh PTPN IV Regional VII.
Bagi masyarakat, jalan itu bukan sekadar akses yang melewati kawasan perkebunan. Jalan tersebut menjadi jalur penting ketika keluarga harus mengantarkan orang tercinta menuju tempat peristirahatan terakhir.
Dugaan pemblokiran itu pun dinilai berpotensi memicu persoalan yang lebih besar apabila tidak segera mendapatkan penjelasan dan solusi dari seluruh pihak terkait.
Persoalan ini turut mendapat perhatian Sekretaris Jenderal DPP Laskar Lampung Indonesia, Panji Padang Ratu. Ia meminta perusahaan, pemerintah, aparat, dan masyarakat segera duduk bersama untuk mencari jalan keluar sebelum persoalan berkembang menjadi konflik terbuka.
“Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi konflik besar dan berkepanjangan antara masyarakat dengan perusahaan. Kita tentu tidak menginginkan ada korban,” kata Panji, Selasa (1/9/2026).
Menurut Panji, akses menuju pemakaman memiliki nilai kemanusiaan yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan jalan.
Di jalan tersebut, seorang anak bisa saja mengantarkan orang tuanya untuk terakhir kali. Seorang ibu dapat mengantar anaknya menuju tempat peristirahatan terakhir. Begitu pula keluarga lain yang tengah berada dalam suasana duka.
Karena itu, menurutnya, jangan sampai keluarga yang sedang kehilangan orang tercinta justru harus menghadapi portal, larangan melintas, atau ketidakpastian akses menuju pemakaman.
Kalau Masalahnya Pencurian Sawit, Pengamanan yang Diperkuat
Panji mengatakan dirinya memahami kewajiban perusahaan untuk menjaga aset perkebunan. Namun, apabila pembatasan akses tersebut berkaitan dengan kekhawatiran terhadap pencurian sawit maupun tindak kriminal, menurutnya solusi seharusnya diarahkan pada penguatan sistem keamanan.
Pengamanan dapat dilakukan melalui penambahan petugas, pemasangan kamera pengawas, penjagaan titik rawan, hingga pengaturan jam penggunaan jalan atau mekanisme izin bagi masyarakat.
“Kalau memang kekhawatirannya adalah pencurian sawit atau tindak kriminal lainnya, tentu yang diperkuat adalah pengamanan areal perusahaan. Jangan justru akses warga untuk memakamkan sanak keluarganya yang ditutup,” tegasnya.
Ia menilai masyarakat secara keseluruhan tidak seharusnya menanggung dampak dari dugaan tindakan sejumlah oknum.
Terlebih, akses tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan warga untuk menjalankan proses pemakaman anggota keluarga.
Bagi Panji, perusahaan memang memiliki kepentingan untuk menjaga aset. Namun, perusahaan negara juga memiliki tanggung jawab sosial dan kemanusiaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Pemerintah Diminta Turun Langsung
Panji juga meminta pemerintah daerah dan aparat terkait tidak hanya menerima informasi dari satu sisi. Persoalan tersebut perlu diverifikasi langsung di lapangan agar kondisi sebenarnya dapat diketahui secara jelas.
Ia juga mendorong agar ruang dialog segera dibuka antara masyarakat dan perusahaan.
“Jangan menunggu masyarakat marah, jangan menunggu perusahaan merasa terancam. Sebelum itu terjadi, lebih baik semua pihak duduk bersama dan mencari jalan keluarnya,” ujarnya.
Panji mengaku mendapatkan informasi mengenai persoalan tersebut dari sebuah video yang dikirimkan warga.
Karena itu, ia menilai pengecekan langsung menjadi penting agar informasi yang berkembang tidak menjadi kabar liar yang justru memperkeruh suasana.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum terdapat penjelasan resmi dari PTPN IV Regional VII mengenai alasan maupun kondisi sebenarnya terkait akses menuju pemakaman tersebut.
PTPN IV Regional VII tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab secara terbuka mengenai persoalan tersebut.
Jangan Tunggu Konflik Baru Bertindak
Persoalan akses jalan menuju makam mungkin terlihat sederhana. Namun, bagi keluarga yang sedang berduka, akses tersebut memiliki arti yang sangat besar.
Karena itu, pemerintah diminta tidak menunggu sampai terjadi aksi protes atau benturan antara masyarakat dan perusahaan baru kemudian mengambil langkah.
Dialog dan pencarian solusi bersama dinilai jauh lebih penting untuk mencegah persoalan berkembang menjadi konflik sosial.
Sebab, pembangunan dan pengelolaan aset negara pada akhirnya tetap harus berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat.
Negara bukan hanya dituntut hadir ketika proyek diresmikan atau ketika hasil perkebunan dipanen. Negara juga harus hadir ketika masyarakat membutuhkan kepastian dan perlindungan atas hak-hak dasarnya.
Jika benar terdapat persoalan akses menuju pemakaman, penyelesaian secara manusiawi perlu menjadi prioritas.
Sebab, portal memang dapat dibuat untuk menjaga perkebunan. Namun, jangan sampai sebuah portal justru menjadi penghalang bagi warga untuk memberikan penghormatan terakhir kepada keluarganya.***
