INSIDE POLITIK— Pemerintah Provinsi Lampung dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung menjalin komitmen bersama untuk memperkuat akses pendidikan inklusif serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Langkah strategis ini diresmikan melalui pertemuan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dengan perwakilan LMND di Kantor Gubernur.
Pertemuan berlangsung hangat dan penuh gagasan, menandai kolaborasi awal antara pemerintah dan elemen gerakan mahasiswa yang selama ini aktif dalam advokasi pendidikan alternatif dan isu sosial.
“Anak-anak dan remaja hari ini adalah generasi Indonesia Emas 2045. Kita tidak boleh lagi menunda perhatian terhadap pendidikan dan perlindungan mereka,” tegas Gubernur Mirza.
Sorotan Isu Lapangan: Anak Putus Sekolah dan Kekerasan Seksual
Ketua LMND Lampung, Redho Balau, memaparkan data yang mencemaskan: banyak anak usia sekolah di Bandar Lampung yang masih putus sekolah karena faktor ekonomi dan sosial. Lewat program Rumah Mengajar yang dijalankan sejak 2018 di dua titik lokasi, LMND berupaya mengisi kekosongan akses pendidikan dasar bagi anak-anak tersebut.
Selain pendidikan, LMND menyoroti tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Lampung. Data menunjukkan bahwa Lampung menempati peringkat ke-6 secara nasional, dengan 496 kasus hingga November 2024.
LMND mendorong pemerintah memperkuat layanan perlindungan dengan penyediaan hotline 24 jam, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta edukasi seksual holistik sejak SMA dan penguatan satgas anti-kekerasan seksual di institusi pendidikan.
Respons Positif dari Gubernur
Gubernur Mirza menyambut baik seluruh usulan yang disampaikan. Ia menegaskan keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan ide-ide anak muda.
“Saya tidak alergi terhadap kritik. Justru saya butuh anak muda seperti kalian yang punya gagasan dan keberanian menyuarakannya,” ujar Gubernur Mirza.
Ia juga membuka peluang integrasi program Rumah Mengajar ke dalam kebijakan pendidikan alternatif daerah serta mengundang LMND untuk merancang program edukasi yang bisa dijalankan melalui Dinas Pendidikan dan Biro Kesra.
Selain itu, Gubernur menekankan bahwa aplikasi “Lampung In” milik Pemprov kini juga menjadi saluran aduan masyarakat, termasuk laporan terkait kekerasan seksual.
Sinergi untuk Lampung yang Lebih Adil dan Inklusif
Dengan semangat kolaborasi, Pemprov Lampung dan LMND menegaskan pentingnya gerakan bersama dalam membangun Lampung yang lebih adil, setara, dan berkemajuan. Sinergi ini menjadi bukti bahwa negara dan mahasiswa dapat menjadi mitra strategis dalam mendorong perubahan sosial dan masa depan inklusif.***
