INSIDE POLITIK – Pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran serta Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, bertempat di Ruang Rapat Utama Sekretariat Bupati, Selasa (25/2/2025). Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution, beserta jajaran; para Asisten; serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, Suaidi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada tim BPKP Lampung atas kesediaannya hadir untuk melakukan evaluasi. “Evaluasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah benar-benar efektif dalam mendukung pembangunan,” ujarnya.
Fokus Evaluasi pada Lima Sektor Prioritas
Dalam rakor ini, evaluasi difokuskan pada lima sektor utama, yaitu:
- Pendidikan
- Kesehatan
- Pengentasan kemiskinan
- Penanganan stunting
- Ketahanan pangan
Kelima sektor ini menjadi prioritas utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanggamus. Efektivitas program dan efisiensi belanja menjadi indikator keberhasilan pembangunan, sehingga evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif terkait pencapaian target yang telah ditetapkan.
Pemerintah Kabupaten Tanggamus berkomitmen untuk mendukung penuh proses evaluasi ini. Penyusunan APBD 2025 telah dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja dan kebutuhan prioritas daerah. Oleh karena itu, hasil evaluasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran ke depan.
Ajak Perangkat Daerah Berperan Aktif
Sekda Suaidi mengajak seluruh perangkat daerah untuk berperan aktif dalam proses evaluasi ini. “Setiap rekomendasi yang diberikan harus dapat diimplementasikan dengan baik untuk kemajuan Kabupaten Tanggamus,” tegasnya.
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.***
