InsidePolitik–Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya akan memberi sanksi pemecatan terhadap kader yang tidak mendukung pasangan calon gubernur Edy Rahmayadi dan wakilnya Hasan Basri Sagala di Pilgub Sumut 2024.
“Kalau itu akan kita pecat. Partai akan berikan sanksi pemecatan bagi mereka yang tidak disiplin. Ini adalah momentum terakhir,” kata Hasto.
Hasto menginstruksikan seluruh kader PDI Perjuangan tegak lurus memenangkan Edy-Hasan. Apalagi dikatakan mereka telah mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
“Jadi setelah Rakerdasus semua harus tegak lurus, satu nafas untuk memenangkan Edy dan Hasan. Apalagi Pak Edy dan Pak Hasan sudah bertemu dengan Ibu Ketua Umum,” tegasnya.
Hasto Kristiyanto juga mengatakan Edy-Hasan akan menang secara terhormat, bukan karena mengandalkan nama orangtua.
“Edy-Hasan akan menampilkan dirinya menang secara terhormat, dan menang sebagai kesatria jangan menang karena menggunakan nama ayahnya,” kata Hasto.
Hasto menambahkan pada Pemilu 2024 terjadi banyak kecurangan dengan menyalahgunakan kekuasaan negara dan sumber daya negara. Namun saat ini, terjadi banyak penolakan terhadap praktik-praktik kotor tersebut.
“Kalau kita lihat secara jernih apa yang terjadi pada pemilu 2024 diwarnai praktik-praktik penggunaan kekuasaan negara dan sumber daya negara. Rakyat tak menginginkan itu,” tegasnya.
Masyarakat saat ini dikatakan sudah cerdas menilai dan memilih pemimpin sehingga tak ingin praktik-praktik kotor tersebut direplikasi pada Pilkada.
Oleh karena itu dengan kekuatan civil society, tambah Hasto, pihaknya akan mengawal kemenangan Edy-Hasan di Pilgub Sumut.
“Sekarang ada suatu penolakan yang begitu besar termasuk melalui civil society untuk menunjukkan apa yang terjadi pada pemilu yang lalu tidak direplikasi dalam pilkada,” tegasnya.
Menurut dia Edy-Hasan akan menyatu dengan kekuatan rakyat.
“Justru kita melihat dari partai-partai dan melihat reaksi dari rakyat ini terjadi arus balik. Jadi pasca upaya-upaya kekuasaan yang saat itu untuk menolak keputusan Mahkamah Konstitusi itu terjadi demo besar di Nusantara,” kata Hasto.
“Inilah momentum arus balik, inilah momentum agar kekuatan rakyat itu tampil menghadapi kekuasaan dirinya termasuk menempatkan orang- orangnya di Pilkada Sumut,” ujarnya lagi.
