InsidePolitik–Pascapilkada kemarin, pejabat di Kabupaten Pesawaran ramai-ramai eksodus ke Lamsel.
Tak ayal perpindahan Aparatur Sipil Negara ( ASN ) dari Pemkab Pesawaran ke Pemkab Lampung Selatan menjadi perhatian DPRD Lampung Selatan.
Diketahui, beredar kabar jika terjadi perpindahan ASN secara besar-besaran dari Pemkab Pesawaran ke Pemkab Lampung Selatan.
Bahkan, sejumlah ASN yang pindah tersebut disebut menempati jabatan strategis, seperti sekretaris kabupaten, kepala Bappeda, kepala Bapenda serta kadis PUPR Lampung Selatan.
Anggota Komisi I DPRD Lampung Selatan Dwi Riyanto mengingatkan pemkab, dalam hal ini BKD Lampung Selatan tidak melakukan perpindahan ASN secara ugal-ugalan.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung Selatan itu juga menilai, banyaknya kekacauan yang terjadi dalam penataan pejabat di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.
“Lampung Selatan sedang membutuhkan penataan kepegawaian yang menyeluruh, tapi tidak dengan cara impor juga. Jangan menambah rentetan panjang persoalan pegawai ini,” tegas Dwi Riyanto.
Dwi Riyanto menegaskan, pengisian jabatan harus disesuaikan kompetensi dan disiplin keilmuan.
Selama ini, menurutnya, latar belakang pendidikan dan kompetensi itu tidak menjadi perhatian dalam penempatan pejabat dalam jabatan yang ada di lingkungan Pemkab Lamsel.
“Wajar saja kalau belakangan ini acak kadut dan karut marut. Siapa memimpin apa (OPD) itu nggak jelas,” ucapnya.
Tidak hanya itu, Dwi juga menyoroti intensitas mutasi jabatan yang tidak mempertimbangkan waktu dalam jabatan.
“Kebanyakan rolling (mutasi) itu menandakan ada yang tidak beres dalam sistem kepegawaian kita,” ujarnya.
“Masa iya pejabat yang baru 6 bulan duduk sudah digeser lagi ke tempat lain. Baru juga yang duduk mengenal tupoksi barunya, sudah dipindah lagi,” tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, puluhan pejabat eselon dari Pesawaran diduga pindah ke Pemkab Lampung Selatan untuk mencari jabatan.
Berdasarkan informasi para pejabat eselon di Pesawaran melakukan pemindahan jabatan (eksodus) ke Pemkab Lampung Selatan.
Yang mengejutkan, para pejabat yang bereksodus tersebut telah diploting untuk mengisi sejumlah jabatan strategis di Kabupaten Lampung Selatan.
Sejumlah jabatan strategis yang selalu menjadi nilai prestisius pejabat pun dibidik.
Diantaranya Sekda, Kaban Bappeda, Kaban Bappenda hingga Kadis PUPR.
Kaban BKD Lampung Selatan Tirta Saputra menyebut kedatangan para pejabat eselon dari Pesawaran sebatas konsultasi dan belum ada proses mutasi.
Namun, ia pun tak membantah terdapat sejumlah pejabat eselon dari Kabupaten Pesawaran yang datang ke kantornya.
Namun sejak konsultasi tersebut, belum ada satu pun pejabat dari Pesawaran yang telah berpindah ke Kabupaten Lampung Selatan.
“Belum ada yang pindah sama sekali. Kita belum ada tahapan dan proses mutasi, karena mutasi ini prosesnya panjang,” ujarnya.
Menurutnya, proses mutasi para tersebut masih belum ada kejelasan dan belum memiliki kepastian.
Selain karena mekanismenya yang panjang, proses alih tugas dan mutasi juga tidak mudah.
Ia mengaku tidak mengetahui siapa saja para pejabat yang berkonsultasi ke BKD Lampung Selatan terkait hal tersebut.
Lebih lanjut ia menyebut konsultasi itu dilakukan melalui mekanisme lembaga ke lembaga.
“Saya tidak tahu satu persatunya. Karena bukan ke saya. Tapi lebih BKD ke BKD,” ujarnya.
