INSIDE POLITIK- Saat sekolah-sekolah sedang berjibaku menyambut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dunia pendidikan di Lampung Selatan justru diramaikan isu yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala.
Sejumlah kepala SMP Negeri dikabarkan keberatan dengan adanya iuran yang disebut-sebut digunakan untuk membiayai kegiatan studi banding ke Bandung, Jawa Barat. Namun di kalangan internal sekolah, kegiatan tersebut justru dianggap lebih mirip agenda jalan-jalan daripada kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan.
Informasi yang beredar menyebutkan seluruh kepala sekolah SMP Negeri diminta ikut berpartisipasi dengan menyetorkan sejumlah dana untuk keberangkatan tersebut.
“Kami Keberatan, Tapi Serba Salah”
Salah satu sumber yang mengaku berasal dari lingkungan kepala sekolah menyebut banyak pihak sebenarnya tidak nyaman dengan rencana tersebut.
Menurutnya, saat ini fokus sekolah seharusnya tertuju pada PPDB, persiapan tahun ajaran baru, penyusunan administrasi sekolah, hingga berbagai agenda akademik lainnya.
Namun karena kegiatan tersebut dibawa melalui forum MKKS, sejumlah kepala sekolah merasa berada dalam posisi yang sulit.
“Kami sebenarnya keberatan. Fokus kami sekarang harusnya ke siswa baru dan persiapan sekolah. Tapi karena ini agenda bersama, banyak yang merasa tidak enak kalau tidak ikut,” ungkap sumber tersebut.
Kegiatan ke Bandung itu disebut akan berlangsung selama beberapa hari dengan biaya yang dinilai tidak kecil.
PPDB Lagi Sibuk-Sibuknya
Banyak pihak mempertanyakan momentum kegiatan tersebut.
Pasalnya, masa PPDB bukan sekadar proses menerima siswa baru. Ada banyak tahapan yang harus diawasi, mulai dari verifikasi berkas, penetapan kuota, penyusunan rombongan belajar, hingga berbagai persiapan menjelang tahun ajaran baru.
Karena itu, muncul pertanyaan sederhana dari masyarakat:
Apakah ini waktu yang tepat untuk menggelar perjalanan bersama yang menghabiskan biaya cukup besar?
Pengamat Pendidikan Angkat Suara
Pemerhati pendidikan Lampung, Kris Manik Aji Chandra, SH., CM., menjadi salah satu pihak yang memberikan perhatian terhadap isu tersebut.
Menurutnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan proses pendidikan berjalan optimal, terutama pada masa-masa penting seperti PPDB.
Ia menilai kegiatan yang berpotensi mengalihkan fokus dari pelayanan pendidikan perlu dievaluasi secara serius.
“Saat masyarakat berharap sekolah fokus mengawal proses PPDB dan persiapan tahun ajaran baru, muncul justru agenda perjalanan yang menimbulkan polemik. Ini tentu perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Dinas Pendidikan Diminta Turun Tangan
Kris juga meminta Dinas Pendidikan Lampung Selatan memberikan penjelasan dan melakukan evaluasi apabila memang terdapat keluhan dari para kepala sekolah terkait mekanisme iuran maupun pelaksanaan kegiatan tersebut.
Menurutnya, transparansi menjadi hal penting agar tidak muncul asumsi liar di tengah masyarakat.
Jika kegiatan tersebut memang memiliki tujuan peningkatan kompetensi dan kapasitas kepala sekolah, maka manfaatnya perlu dijelaskan secara terbuka.
Namun jika terdapat unsur pemaksaan atau beban biaya yang dianggap memberatkan peserta, maka persoalan tersebut juga perlu mendapat perhatian.
Publik Menunggu Klarifikasi
Hingga isu ini menjadi perbincangan, Ketua MKKS SMP Lampung Selatan, Ghofur, belum memberikan keterangan resmi terkait polemik iuran maupun rencana keberangkatan ke Bandung.
Karena itu, publik kini menunggu penjelasan dari semua pihak terkait agar persoalan ini menjadi terang dan tidak berkembang menjadi spekulasi yang semakin luas.
Sebab pada akhirnya, masyarakat hanya ingin satu hal: dunia pendidikan tetap fokus pada kepentingan siswa, bukan terseret dalam polemik yang mengaburkan prioritas utama sekolah.***
