INSIDE POLITIK- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mulai merapikan arus informasi publik dengan menerapkan sistem satu pintu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Seluruh perangkat daerah kini diminta menyampaikan publikasi program melalui jalur terpusat guna menghindari informasi yang tumpang tindih maupun simpang siur di tengah masyarakat.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Kominfo Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, mengatakan langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi publik yang lebih efektif dan terkoordinasi.
“Ke depan, seluruh informasi dari perangkat daerah harus terkoordinasi melalui Dinas Kominfo agar tidak terjadi simpang siur,” ujarnya saat kegiatan optimalisasi pengelolaan media sosial di Aula Krakatau, kantor bupati, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, peran Kominfo kini tidak hanya sebagai pengelola informasi, tetapi juga menjadi pusat rujukan komunikasi resmi pemerintah daerah. Setiap informasi yang disampaikan kepada publik harus cepat, akurat, dan telah melalui proses verifikasi.
Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat pengendalian informasi untuk merespons maraknya hoaks. Dinas Kominfo telah membentuk tim khusus yang bertugas memantau isu yang berkembang di masyarakat.
Setiap informasi yang berpotensi menyesatkan akan dideteksi lebih awal, kemudian diklarifikasi bersama perangkat daerah terkait sebelum disampaikan ke publik.
“Isu yang berkembang akan kita deteksi lebih awal, lalu dikoordinasikan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” kata Hendry.
Di sisi lain, Pemkab Lampung Selatan juga menyiapkan integrasi layanan publik berbasis digital melalui aplikasi “Halo Lamsel”. Aplikasi ini dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang akan mengakomodasi sekitar 297 layanan dari berbagai perangkat daerah, mulai dari pengaduan hingga layanan administrasi masyarakat.
Seluruh aktivitas layanan dalam sistem tersebut nantinya dapat dipantau langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. Sistem ini juga akan menjadi instrumen evaluasi kinerja perangkat daerah berbasis data.
“Setiap pengaduan dan layanan akan terpantau. Ini bagian dari upaya meningkatkan responsivitas pelayanan publik,” jelasnya.
Sebagai konsekuensi dari integrasi tersebut, seluruh perangkat daerah diminta menyesuaikan standar operasional prosedur layanan agar terhubung dengan sistem yang sama, sekaligus lebih aktif memanfaatkan kanal komunikasi resmi pemerintah.
Hendry menegaskan, keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari pelaksanaan di lapangan, tetapi juga dari bagaimana informasi tersebut tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
“Program yang baik harus diiringi dengan penyampaian informasi yang baik pula,” tegasnya.
Melalui skema komunikasi terpusat dan layanan digital terintegrasi ini, pemerintah daerah berharap penyampaian program pembangunan menjadi lebih efektif, transparan, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.***
