INSIDE POLITIK– Situasi sosial politik nasional kian menunjukkan gejolak yang serius. Kemarahan rakyat yang meluas terhadap simbol-simbol kekuasaan seperti DPR, Kepolisian, Menteri Keuangan, hingga anggota DPR yang pamer harta menjadi tanda nyata adanya krisis kepercayaan publik. Gelombang ketidakpuasan ini tidak lahir tanpa sebab, melainkan akumulasi dari rasa ketidakadilan, beban ekonomi yang semakin berat, serta jurang kesenjangan yang kian melebar di tengah masyarakat.
Di tengah kondisi yang penuh tekanan ini, publik menilai Presiden justru tampak lebih sering membuka ruang komunikasi dengan kelompok elit politik maupun organisasi tertentu, namun menutup telinga terhadap denyut hati rakyat kecil. Suara petani, buruh, nelayan, mahasiswa, pengemudi ojek online, hingga masyarakat korban kebijakan negara seringkali tidak mendapat tempat. Akibatnya, berbagai kebijakan yang dirasakan membebani rakyat, seperti kenaikan pajak dan tunjangan yang hanya menguntungkan kalangan tertentu, berjalan mulus seolah mendapat restu tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat luas.
Gerbang Tani, sebuah organisasi yang sejak awal konsisten memperjuangkan kepentingan kaum tani dan rakyat kecil, mendesak Presiden segera mengambil langkah nyata dengan membuka Dialog Persatuan Kerakyatan. Dialog ini harus menghadirkan unsur-unsur masyarakat yang selama ini termarjinalkan dalam proses pengambilan kebijakan. Tidak cukup hanya mendengar suara elit, tetapi harus benar-benar melibatkan mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, kelompok korban kebijakan, pengemudi ojek online yang sedang meluapkan kekecewaannya, hingga rakyat miskin kota dan desa yang terdampak langsung.
Sebagai langkah konkret, Gerbang Tani mengusulkan pembentukan Satgas Persatuan Kerakyatan yang beranggotakan unsur rakyat dan pemerintah dengan mandat untuk:
1. Memulihkan keamanan, rasa aman, dan kepercayaan rakyat terhadap negara.
2. Menyusun serta menjalankan agenda kerakyatan bagi buruh, tani, nelayan, masyarakat adat, mahasiswa, hingga pengangguran.
3. Melakukan evaluasi serius terhadap kebijakan negara yang boros, tidak produktif, dan berwatak anti rakyat.
4. Mengembalikan arah pembangunan nasional sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Gerbang Tani, Idham Arsyad, menegaskan bahwa ruang dialog sejati antara Presiden dan rakyat mutlak diperlukan agar bangsa ini tidak semakin terjerumus dalam krisis kepercayaan. “Jika Presiden tidak segera membuka ruang dialog sejati dengan rakyat, maka krisis kepercayaan akan semakin dalam. Negara tidak boleh terus-menerus berdiri di atas legitimasi semu dari elit. Saatnya Presiden turun langsung mendengar suara rakyat, bukan hanya suara lingkaran kekuasaan,” ujarnya tegas.
Seruan Gerbang Tani ini mendapat gema dari berbagai kalangan, termasuk dari tokoh politik nasional. Dalam agenda MUNAS Perempuan Bangsa, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), turut mengingatkan seluruh unsur legislatif dan eksekutif, khususnya yang berasal dari partainya, untuk menjaga ucapan, sikap, serta perilaku dalam berpolitik. Menurutnya, kepercayaan rakyat tidak boleh dikhianati oleh sikap arogan elit.
“Jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat. Karena di pundak kita ada tanggung jawab moral dan politik untuk membela kepentingan mereka,” kata Muhaimin Iskandar.
Pernyataan ini menegaskan bahwa keresahan publik tidak boleh dianggap angin lalu. Suara rakyat adalah fondasi demokrasi, dan ketika fondasi itu retak, maka legitimasi negara juga ikut terancam. Desakan Gerbang Tani menjadi cermin nyata bahwa masyarakat kecil menginginkan negara hadir bukan hanya sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga sebagai mitra dialog yang tulus dan terbuka.***
