INSIDE POLITIK – Pernyataan keras datang dari Ketua Umum DPP Forum Muda Lampung (FML), Arfan ABP, menyusul tindakan represif yang dilakukan aparat Satpol PP Kota Bandar Lampung terhadap massa aksi yang menyuarakan keresahan masyarakat soal bencana banjir. Aksi damai tersebut bertujuan menuntut solusi konkret atas banjir yang terus berulang dan menelan korban jiwa.
Arfan mengecam keras tindakan aparat yang dianggap mencederai demokrasi. Ia menyebut bahwa kekerasan terhadap para demonstran adalah wujud nyata dari ketidakpedulian dan arogansi pemerintah daerah dalam menangani persoalan publik yang mendesak.
“Rekan-rekan kami hanya menyampaikan suara masyarakat yang terdampak banjir, mereka bukan kriminal. Tapi justru diperlakukan secara tidak manusiawi. Ini mencerminkan watak kekuasaan yang anti kritik,” ujar Arfan dalam pernyataannya, Sabtu (26/4/2025).
Menurutnya, banjir yang terus menghantui warga Bandar Lampung bukan lagi sekadar persoalan cuaca, melainkan bukti kegagalan perencanaan tata kota dan lemahnya respon pemerintah dalam penanggulangan bencana. Ia menekankan pentingnya pendekatan dialogis antara pemerintah dan masyarakat, bukan represif.
“Kami menuntut agar Pemkot Bandar Lampung membuka ruang dialog terbuka. Masyarakat berhak tahu apa solusi jangka pendek dan panjang yang sedang dipersiapkan, bukan malah dibungkam,” tegasnya.
Forum Muda Lampung, kata Arfan, akan terus mengawal isu ini hingga pemerintah menunjukkan tanggung jawab nyata. Ia juga mengingatkan agar kejadian represif terhadap penyampaian aspirasi tidak kembali terulang.
“Kami DPP FML akan kawal isu banjir ini langsung dari Jakarta. Kami ingin Pemerintah Kota tidak alergi kritik dan mulai mendengar suara rakyatnya dengan lebih bijak dan manusiawi,” tutup Arfan.***
