INSIDE POLITIK- Pemerintah Kabupaten Tanggamus resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 sebagai langkah strategis menyusun arah pembangunan daerah ke depan. Bupati Tanggamus, Hi. Moh. Saleh Asnawi, menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan penajaman prioritas program dalam forum yang digelar di GOR Tanggamus, Selasa (31/3/2026).
Musrenbang ini menjadi pijakan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, dengan fokus pada pembangunan yang lebih terarah, berdampak, dan berkelanjutan.
Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, Ketimpangan Jadi Catatan
Dalam pemaparannya, Bupati mengungkapkan capaian positif perekonomian daerah. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tanggamus tahun 2025 mencapai 4,87 persen, meningkat dari 4,01 persen pada tahun sebelumnya.
Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 10,1 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,36 dan masuk kategori tinggi.
Namun, di balik capaian tersebut, Bupati menyoroti adanya peningkatan ketimpangan yang tercermin dari kenaikan Gini Ratio dari 0,228 menjadi 0,276.
“Ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif. Pemerataan harus menjadi perhatian utama agar manfaat pembangunan dirasakan hingga ke pelosok,” tegasnya.
Hilirisasi Jadi Strategi Utama 2027
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus menetapkan tema pembangunan RKPD 2027 yaitu peningkatan produktivitas melalui infrastruktur dan investasi daerah guna mendorong hilirisasi.
Bupati menegaskan bahwa Tanggamus tidak boleh hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah. Komoditas unggulan seperti kopi, kakao, lada, dan hasil perikanan harus diolah di dalam daerah agar memiliki nilai tambah ekonomi.
“Hilirisasi adalah kunci. Kita ingin menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengolahan hasil bumi sendiri,” ujarnya.
Efisiensi Anggaran dan Program Berbasis Dampak
Dalam arahannya, Bupati juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Setiap program yang dirancang harus berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih selektif dalam menyusun program, dengan mengutamakan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah harus memberikan manfaat. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama, harus berbasis outcome,” katanya.
Kolaborasi Jadi Kunci Pembangunan
Bupati juga menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan dan mengatasi berbagai keterbatasan, termasuk ruang fiskal daerah.
“Dengan kebersamaan, kita bisa membangun Tanggamus yang tidak hanya maju secara angka, tetapi juga sejahtera secara nyata,” ujarnya.
Musrenbang sebagai Forum Strategis
Musrenbang merupakan forum tahunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tingkat pekon, kecamatan, hingga kabupaten. Forum ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menyepakati prioritas pembangunan secara partisipatif.
Dengan pelaksanaan Musrenbang 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Tanggamus optimistis mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, terarah, dan berkelanjutan.***
