INSIDE POLITIK- Gelombang demonstrasi pemilik SPPG dan relawannya seperti yang tampak hingar bingar di Tugu Adipura Kota Bandar Lampung pada Senin, 22 Juni 2026 serta di daerah lainnya kian menyudutkan Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) serta stakeholder di dalamnya.
CEO Promedia Eko Sulistyono menulis pasca—gabungan pengusaha tersebut menggelar konferensi pers tentang penyetopan sementara program mulia yang menyeret Ketua dan Wakil serta Pemilik Vendornya sebagai tersangka KPK pada bulan Juni ini.
Sejumlah pemilik SPPG atau relawan wajib melihat gelombang protes publik yang meminta evaluasi program tersebut.
Ia meminta mereka melihat desakan tersebut menerapkan sudut pandang bisnis industri, bukan justru melihatnya dari kacamata bansos apatah lagi ladang bancakan tanpa menilai seberapa tinggi gizi yang telah tersaji setiap hari bagai anak-anak.
“Dalam dunia bisnis, ketika produk mulai diprotes konsumen, perusahaan yang sehat akan menghentikan sejenak lini produksi untuk mencari sumber masalah,” tulis salah satu tokoh pers berpengaruh di Indonesia ini.
“Mereka tidak memaksa barang terus keluar dari pabrik. Mereka memperbaiki mesin terlebih dahulu. Itulah yang sedang dilakukan BGN.”
Mutlak! Sulistyo tidak mempermasalahkan hak berpendapat GAPEMBI dan pemilik SPPG serta para relawan yang menggantungkan nasibnya dari APBN fantastis tersebut.
Yang ia pertanyakan ialah mengapa praktik menyedot APBN tidak mendukung pemerintah yang sedang mengevaluasi program mulia ini pasca—terang benderang tersandung kasus korupsi yang bukan mustahil menyeret kepala daerah dan para anggota DPR pemilik puluhan hingga ratusan SPPG atas nama keluarga ataupun supir pribadinya serta barangkali sesuatu yang tersembunyi, seperti simpanan— misal.
“Tetapi di saat BGN menginjak rem, sebagian pengusaha yang tergabung dalam GAPEMBI justru terlihat menginjak gas. Alih-alih mendukung evaluasi, mereka tampil di depan publik menyampaikan penolakan.”
“Secara hukum tentu itu hak mereka. Secara organisasi tentu sah-sah saja. Tetapi secara komunikasi publik, langkah tersebut merupakan blunder. Karena yang tertangkap oleh masyarakat bukanlah pesan tentang keberlangsungan usaha.”
Publik dan Sulistyo memahami negatifitas perasaan dan pikiran pemilik SPPG, terlebih para pegawainya yang setiap hari mengharap 100 ribu rupiah sebagai pramusaji, pemasak hingga pengantar dan penjaga gerbang tertutupnya.
“Mungkin yang ingin disampaikan GAPEMBI adalah soal nasib ribuan pekerja dapur. Mungkin mereka khawatir terhadap kontrak sewa bangunan. Mungkin mereka memikirkan biaya operasional yang terus berjalan. Semua itu bisa dipahami,” tulisnya.
Seperti yang tersampaikan oleh seorang laki-laki yang kemungkinan Ketua Kordinator dalam aksi di Tugu Adipura kota Bandar Lampung.
Ia meminta kepada para mahasiswa melihat perjuangan kaum ibu yang bekerja di SPPG sebagai upaya Pemberdayaan Peluang memenuhi ekonomi keluarga dan memenuhi gizi balita di Provinsi Lampung.
“Ibu-ibu ini sedang berjuang agar ekonomi keluarganya terpenuhi, dan agar gizi anak-anak balita terjamin, dan relawan yang bekerja di SPPG sedang berjuang untuk nasibnya ke depan,” ujarnya di atas mimbar jalanan.
Beberapa detik dari orasinya, kemudian meminta para pengunjuk rasa naik panggung istimewa. Seorang single mom naik dan bersemangat Bung Tomo, ia nyalakan gelora perlawanan.
Kehadiran program MBG rezim Prabowo Gibran sangat membantu kehidupannya mengurus dua orang anak sehingga tanpa harus utang sana utang sini dari satu warung hingga ke puluhan tetangga dan semua kontak pertemanan.
“Lanjutkan! Saya sebagai single mom di sini, saya berharap lanjut program MBG ini. Single mom yang memiliki dua anak yatim yang harus dibahagiakan. Semenjak ada MBG ini alhamdulilah terbantu, pak, bu. Ayo kita lanjutkan MBG!” Teriaknya mengajak para relawan yang ternyata tidak hanya berasal dari Kota Bandar Lampung.
Seorang bapak bertopi dan berpakaian biru relawan SPPG berkata. Ia datang ke sini hanya ikut-ikut saja.
“Dari Lampung Timur, ngikut aja,” katanya.
Publik dan Sulistyo memahami gejolak batin para pemilik SPPG yang masih menggadaikan sebidang tanah atau rumah serta aset berharga lalinnya di bank.
Semua memahami gejolak batin para relawan yang khawatir kehilangan bahagia lantaran penyetopan sementara MBG.
Tetapi Republik Indonesia sedang menuntut efektivitas program, kualitas pengawasan dan bagaimana perbaikan gizi anak itu sungguh-sungguh terpenuhi, bukan justru menjadi Kejadian Luar Biasa yang melibatkan nyaring ngiung ambulan mengkhawatirkan pengguna jalan.
“Tetapi publik tidak sedang berada pada frekuensi tersebut. Publik sedang mempertanyakan efektivitas program. Publik sedang mempertanyakan kualitas pengawasan. Publik sedang mempertanyakan penggunaan anggaran negara. Publik sedang menuntut perbaikan,” ungkap Sulistyo.
Dalam situasi seperti ini, menolak penghentian sementara justru berpotensi memunculkan pertanyaan baru. Kenapa begitu terburu-buru ingin program tetap berjalan?
“Pertanyaan itu mungkin tidak adil. Tetapi itulah risiko ketika sebuah organisasi gagal membaca momentum. Yang lebih mengkhawatirkan, sikap seperti ini justru dapat memperkuat kecurigaan yang selama ini berkembang di masyarakat,” tulisnya.
Di Batam pada waktu yang sama dengan di Tugu Adipura Kota Bandar Lampung, anak SD dan SMP turut sebagai pendemo, menentang penghentian sementara MBG di depan kantor Wali Kota dan DPRD ibu kota Kepulauan Riau tersebut.
Dalam potret yang terpublikasi kaltim.tribunnews.com, anak-anak itu memegang spanduk— layaknya aksi penyambutan pimpinan tertinggi suatu negara.
Ironisnya para orang tua anak-anak itu terkejut ketika tahu anaknya menjadi alat propaganda politik karena sepengetahuan mereka hanya untuk mengikuti pawai dan jalan santai, bukan menjadi pendemo.
“Tak ada dibayar ya, tolong ketikannya. Mereka diinfo untuk pawai. Kami kira pawai tahun baru Islam. Kalau diinfo untuk demo apakah kami orang dewasa ngizinin akak yang belum punya hak bersuara untuk ikut? Tentu saja tidak,” tulis orang tua di kolom komentar Instagram kilaskepri.
Ternyata enggak sebatas satu. Orang tua siswa lainnya juga mengira anaknya cuma ikut jalan santai. “Astaga… padahal anak saya bilangnya malah jalan santai dan pawai..lah kok ini diajak demo MBG.”
“Padahal acaranya katanya jalan santai hahaha ujung-ujungnya suruh bawa spanduk.. aneh tapi nyata.”
“Tapi anak-anak taunya pawai aja loh, mereka gk tau ada embel-embel MBG.”
Aksi demonstrasi Power of The Emak-Emak di bilangan Monas, Jakarta pada hari yang sama pun tak luput dari kontroversi.
Anggota aksi beratribut setangkai mawar dan membawa perlengkapan dapur mengaku mendapat wajan baru, roti dan buah-buahan serta uang saku seratus ribu rupiah sebagaimana pengakuan warga Jakarta Timur, Yuyun.
“Ongkos ada lah buat jajan, seratus lah,” kata pendemo selain Yuyun, yakni Desy.
Program Makan Bergizi Gratis benar merupakan program mulia, tapi fakta berpendapat program yang seperti setengah bansos dan setengah bisnis ini tampak sudah murni selaik ladang meraup keuntungan pribadi dan setoran tinggi kepada oknum tertentu.
Di Bandar Lampung, ada salah seorang pemilik SPPG yang melapor kepada sejumlah wartawan untuk meminta mengusut SPPG lain yang menjadi pesaingnya.
Ia pun mengaku, para kepala sekolah turut meminta setoran beberapa ratus rupiah demi jaminan tidak beralih ke SPPG baru, yang mampu memberi keuntungan prima.
Menko Bidang Pangan dari Partai PAN Zulkifli Hasan pada 11 Juni 2026 sudah terang benderang mengakui pemerintah akan membenahi SPPG yang terdapat temuan.
Alasannya jumlah target SPPG yang semula hanya 21.000 titik untuk wilayah aglomerasi kini ternyata sudah mencapai 27.877 titik sehingga berlebih hingga 6.877 dan terjadi persaingan hebat mengandalkan berbagai instrument.
Seperti anak SD dan SMP, membayar ibu-ibu seratus ribu rupiah untuk berpanas-panasan demi kepentingan para elit pemilik SPPG.
Tentu dalam hal ini, evaluasi menyeluruh terhadap SPPG selama libur sekolah anak sudah menjadi langkah pemerintah yang patut diapresiasi.
Tapi harus ada catatan, anggaran MBG wajib tepat sasaran tanpa polemik motor listrik, kaus kaki dan semir sepatu.
Yang lebih penting, pemerintah wajib menghentikan SPPG Kejadian Luar Biasa dan memberikan sanksi pidana, bila perlu bagi tenaga penilai gizi dan pemiliknya karena ini berkaitan erat dengan APBN hajat hidup generasi penerus bangsa.***
