INSIDE POLITIK – Keberadaan bangunan liar yang diduga tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kembali menjadi sorotan. Salah satu bangunan yang berlokasi di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, RT 03/LK 06, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, diduga berdiri tanpa izin resmi.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 1 Poin 17, PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
Dari hasil investigasi tim wartawan di lapangan, bangunan tersebut berupa ruko bertingkat dengan tiga bagian. Namun, tidak ditemukan papan informasi yang menunjukkan bahwa bangunan tersebut telah mengantongi izin PBG. Kondisi ini semakin ironis mengingat pemerintah daerah tengah gencar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui retribusi PBG sebagai sumber pemasukan potensial.
Lurah Kelapa Tujuh, Yelmi Forry, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pembangunan ruko tersebut yang sama sekali tidak melibatkan koordinasi dengan pihak kelurahan, bahkan tidak ada pemberitahuan resmi dari pihak pemilik bangunan maupun pengusaha terkait.
“Selama proses pembangunan berlangsung, kami dari kelurahan, mulai dari tingkat RT hingga lurah, sama sekali tidak menerima pemberitahuan. Mirisnya lagi, baik pemilik tanah maupun pihak yang membangun tidak berkoordinasi dengan kami. Padahal, bangunan ini bertingkat dan seharusnya ada pemberitahuan serta izin yang jelas,” ujar Yelmi Forry.
Dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 45 Ayat (1), disebutkan bahwa bangunan yang tidak memiliki PBG akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara atau permanen pembangunan, penyegelan, hingga pembongkaran.
Sayangnya, Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Disperkimciptaru Lampung Utara, Johansyah, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, belum memberikan tanggapan karena dikabarkan sedang berada di luar kota.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat segera bertindak tegas terhadap bangunan liar yang tidak memiliki izin resmi, demi menjaga ketertiban tata ruang dan meningkatkan PAD dari sektor retribusi bangunan.***
