INSIDE POLITIK- Proyek pembangunan infrastruktur mitigasi konflik manusia dan gajah di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, yang menelan anggaran hingga Rp850 miliar kini telah mencapai 82 persen.
Di tengah pembangunan yang ditujukan untuk mengurangi konflik gajah dengan masyarakat itu, masih ada persoalan yang harus diselesaikan, yakni akses petani menuju lahan mereka yang berada di sekitar tanggul.
Warga Desa Sukorahayu tidak mempersoalkan pembangunan tanggul tersebut. Mereka hanya meminta pembangunan tidak membuat aktivitas pertanian terputus.
Kepala Desa Sukorahayu, Apria Sahdi, mengatakan pemerintah desa berupaya menjembatani kepentingan warga dengan pihak pelaksana pembangunan.
“Kami berharap adanya keluhan, adanya aspirasi beberapa warga kami ini dari pihak komite bisa mengakomodir itu,” kata Apria.
Menurut dia, salah satu solusi yang disepakati adalah membuat pintu akses pada tanggul sehingga alat dan mesin pertanian tetap dapat digunakan untuk menuju sawah.
“Win-win solution-nya sudah disampaikan, artinya dari pihak komite mungkin akan membuatkan pintu untuk akses alat-alat seperti handtraktor dan lain sebagainya untuk petani,” ujarnya.
Persoalan akses ini muncul karena sebagian lahan pertanian warga berada di sekitar bantaran sungai. Warga sebelumnya mengusulkan agar posisi tanggul tidak membelah area sawah mereka.
Namun, Apria mengatakan tanggul tersebut pada dasarnya bukan bangunan baru. Infrastruktur penahan banjir di lokasi itu telah ada sejak lama dan kini ditinggikan dalam proyek mitigasi.
“Kalau bicara tanggul dipindahkan, sebelum mereka beli tanah tersebut sudah ada tanggul penahan banjir, dan komite ini hanya meninggikan badan eksisting tanggul yang sudah ada,” katanya.
Ia menilai normalisasi sungai juga dapat menjadi bagian dari solusi. Material lumpur hasil normalisasi, kata dia, dapat membentuk tanggul di sisi sungai tanpa harus membongkar bangunan yang sudah ada.
“Normalisasi sungai itu kan akan mengangkat lumpur ke bantaran pinggiran sungai, dan itu akan membentuk dengan sendirinya tanggul,” ujar Apria.
Komite: Tidak Semua Persoalan Pembangunan Sudah Selesai
Ketua Komisi Gabungan dan Mitigasi Interaksi Negatif Gajah Way Kambas, Brigjen Sriyanto, mengakui masih ada bagian pekerjaan yang belum sepenuhnya selesai.
Ia mengatakan, salah satunya karena terdapat lokasi dengan kondisi tanah yang labil sehingga membutuhkan tahapan pekerjaan lanjutan.
“Memang tanggul ini ada beberapa wilayah yang memang tanahnya labil, jadi belum selesai memang. Tapi mereka tahunya selesai. Memang belum, ada tahapan lanjutan,” kata Sriyanto.
Menurut Sriyanto, persoalan akses pertanian juga telah difasilitasi. Namun, permintaan warga tetap harus disesuaikan dengan aturan dan kondisi kawasan.
“Kita berpegang kepada hukum. Mereka menginginkan akses pertanian, sudah kita fasilitasi,” ujarnya.
Sriyanto menegaskan pembangunan tidak boleh mengabaikan fungsi lingkungan, termasuk kawasan aliran sungai.
“Kalau merusak, itu pelanggaran kita. Enggak boleh seperti itu. Yang penting kita semua untuk warga itu bermanfaat,” katanya.
Selain persoalan tanggul, Sriyanto menyebut terdapat jalan yang rusak akibat dilalui kendaraan proyek. Ia memastikan kerusakan tersebut akan diperbaiki oleh pihak yang bertanggung jawab.
“Dari awal kita sudah sepakat, mereka yang merusak itu tanggung jawab untuk memperbaiki,” ujarnya.
Progres 82 Persen, Manfaat Ekonomi Mulai Terasa
Sriyanto mengatakan progres keseluruhan pembangunan saat ini mencapai 82 persen. Pengerjaan sempat terkendala pasokan material, terutama besi dan semen.
“Memang kita kemarin ada beberapa kendala terkait masalah besi yang agak sulit kita cari di pasar. Semen juga hampir dua minggu kemarin volume yang kita butuhkan berkurang,” kata dia.
Ia memastikan kendala tersebut telah dicarikan solusi agar pekerjaan kembali sesuai target.
Di sisi lain, Sriyanto mengatakan pembangunan mitigasi juga mulai memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar.
Menurut perhitungannya, sekitar 1.091 orang telah terlibat atau terdampak langsung dari aktivitas program tersebut. Aktivitas ekonomi baru juga mulai tumbuh, seperti warung, penginapan dan rumah yang disewakan.
“Walaupun tidak bersamaan, ada satu orang mungkin kerja lagi empat orang, tapi kita hitung memang. Banyak warung-warung baru, tempat penginapan baru, rumah yang disewakan,” ujarnya.
Program juga disertai pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata, budidaya lebah dan tanaman serai.
Dengan progres yang telah mencapai 82 persen, pekerjaan rumah pembangunan bukan hanya memastikan infrastruktur selesai, tetapi juga memastikan keberadaannya tidak memutus aktivitas masyarakat yang selama ini bergantung pada lahan di sekitar kawasan.
Pihak komite dan pemerintah desa kini mengarah pada solusi berupa akses khusus bagi petani, sehingga pembangunan mitigasi konflik gajah tetap berjalan tanpa mengorbankan aktivitas pertanian warga.***
